Desain Pencegahan Korupsi Di Indonesia

July 9, 2017 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Pendahuluan Korupsi di Indonesia sudah menjalar pada seluruh elemen bangsa Indonesia. Korupsi di. Indonesia bukan hanya ...

Description

1. Pendahuluan Korupsi di Indonesia sudah menjalar pada seluruh elemen bangsa Indonesia. Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh para pejabat atau penyelenggara negara saja, namun juga dilakukan hampir pada berbagai level masyarakat. Bahkan, korupsi seakan sudah menjadi budaya yang biasa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sejak jaman kerajaan, masyarakat Nusantara telah mengenal adanya perilaku korupsi. Perilaku korup pada era kerajaan didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Pada era setelah kemerdekaan, yaitu pada era Orde Lama dan Orde Baru, korupsi di Indonesia bahkan semakin meluas. Korupsi yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru lebih kepada Kolusi dan Nepotisme, yaitu pemanfaatan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Hampir setiap lini pemerintahan dan bisnis-bisnis strategis dikuasai oleh tentara pada saat itu. Reformasi pada tahun 1998, mulai membuka jalan kepada masyarakat dan media untuk dapat ikut bersuara dan berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, bukan berarti korupsi sepenuhnya hilang dari Nusantara setelah era Reformasi. Kenyataannya, setelah lebih dari 16 tahun Reformasi berjalan, perilaku pejabat, penyelenggara negara, penegak hukum, dan masyarakat Indonesia belum juga lepas dari korupsi. Praktik korupsi di era sekarang tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga perilaku sehari-hari masyarakat yang sering berperilaku korup seperti berbuat curang, menyuap dsb. Berbagai upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang memuaskan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan baru dan juga perbaikan pada berbagai aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi yang saat ini telah berjalan di Indonesia. 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi sejak era orde lama sampai dengan era reformasi sekarang ini. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: a. Era Orde Lama 1

Pemerintah orde lama membentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya. Kemudian pada tahun 1963, melalui Keppres No 275 tahun 1963, dibentuk sebuah lembaga yang dikenal sebagai “Operasi Budhi”. Sasaran utama Operasi Buhdi adalah perusahaanperusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut. Namun, Operasi Budhi akhirnya dihentikan karena dianggap mengganggu prestise Presiden. Opreasi Budhi kemudian berganti nama menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi). Sejak penghentian Operasi Budhi, pemberantasan korupsi di Indonesia akhirnya mengalami stagnasi. b. Era Orde Baru Upaya pemberantasan korupsi pada era orde baru diawali dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. Namun, TPK dianggap tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Presiden akhirnya membentuk Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Jonhannes, I.J Kasimo, Mr. Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas utama Komite Empat adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini ternyata hanya dianggap “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon Pemerintah. Selain TPK dan Komite Empat, sempat pula dibentuk Opstib (Operasi Tertib) namun kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara Laksamana Sudomo dan Nasution mengenai metode atau cara pemberantasan korupsi. Seiring berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali. c. Era Reformasi Pemberantasan korupsi pada era reformasi diawali dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan diikuti

2

dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Kemudian pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Diterbitkannya UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak memberikan efek signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi pada era reformasi bukan hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga penegakan hukum saja, lembaga legislatif yang seharusnya bertugas menjalankan fungsi pengawasan juga ikut terserang “Virus Korupsi”. Pada tahun 2002, Pemerintah menerbitkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersama dengan UU tersebut kemudian dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Namun, sampai sekarang, masih banyak terjadi kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan para penyelenggara negara. Bahkan banyak kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum sendiri seperti Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian. Belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya dukungan dan perbaikan dari lingkungan pemerintahan sendiri dan belum adanya hukuman yang cukup tegas dan bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang di lakukan pemerintah melalui KPK sering mendapat benturan dengan pemerintah sendiri karena kasus-kasus yang KPK tangani memang sering melibatkan para pejabat dalam lingkungan pemerintahan. 3. Pemberantasan Korupsi di Negara Lain a. Tiongkok Pada era pemerintahan Mao Tse Tung (1949-1976) dalam pemeberantasan korupsi yang dilakukan Tiongkok adalah dengan melakukan gerakan tiga anti (san fan) dan lima anti (wu fan). Pada akhir tahun 1951 dilaksanakan kampanye tiga anti yaitu pencurian, pemborosan 3

dan birokratisme. Sanfan merupakan kampanye melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi. Gerakan ini terutama ditujukan kepada kader-kader kota yang korup, lebih-lebih yang berkecimpung di departemen keuangan dan ekonomi. Tujuannya untuk menakut-nakuti siapa saja yang mempunyai akses ke uang pemerintah agar tidak korup. Pemerintah menghukum mati, memenjarakan dan memecat pejabat-pejabat yang melakukan korupsi (Jung Chang dalam Darini 2010). Pada bulan Januari 1952 diberlakukan Gerakan Lima Anti (wu fan) yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas terutama kaum kapitalis. Gerakan ini ditujukan untuk menumpas lima macam kejahatan: suap-menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah dan mencuri informasi ekonomi milik negara. Sejak kedua kampanye itu sangat sedikit orang yang berani menggerogoti uang negara. Kedua gerakan anti korupsi ini merupakan mekanisme kontrol yang dikembangkan partai komunis, dan merupakan kampanye massa yang dipimpin oleh badan-badan yang disebut tim kerja. Namun, kampanye ini juga banyak membawa korban orang-orang yang tidak bersalah karena kampanye dilaksanakan berdasarkan kriteria yang tidak jelas dan dendam pribadi, bahkan gossip pun dapat dijadikan sebagai dasarnya. Komitmen kuat penguasa Tiongkok untuk memberantas korupsi dimulai sejak masa Zhu Rongji (1997-2002). Ucapannya yang sangat terkenal adalah “Beri saya 100 peti mati, Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi”. Bentuk keseriusan pemerintah Tiongkok dalam pemberantasan korupsi salah satunya juga diwujudkan dengan ikut meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi yang memasukkan suap kepada pejabat publik sebagai tindak kriminal oleh Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 2005. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tiongkok mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap bisa dihukum. Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap. Hukuman mati merupakan hukuman terberat

4

yang dapat diberikan kepada koruptor. Hukuman mati ini juga diterapkan kepada pejabat tinggi negara, bukan hanya kepada pejabat rendah atau orang-orang biasa. b. Singapura Kerangka konseptual dalam pemberantasan korupsi di Singapura, yakni: 1) 2) 3) 4)

Hukum tentang anti korupsi yang efektif; Aparat anti korupsi yang efektif; Keputusan pengadilan tentang kasus korupsi yang efektif; Administrasi pemerintahan yang efisien.

Dengan dasar keinginan politik dari negara singapura tersebut, dengan dilaksanakan 4 (empat) kerangka konseptual dalam pemberantasan korupsi di Singapura, maka korupsi bisa di kendalikan dan pemerintahan di singapura akan menjadi pemerintahan yang good governance. Instrumen utama perundang-undangan di Singapura terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu : 1) Prevention of Corruption Act (PCA); 2) Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Beberapa hal penting yang dapat digaris bawahi dan menjadi pelajaran dalam PCA adalah: 1) Pengembalian hasil korupsi kepada Negara; 2) Ketidaksesuaian antara kekayaan dengan pendapatan dapat dijadikan bukti di pengadilan; 3) Pernyataan di bawah sumpah atas kekayaan yang dimiliki seseorang(khususnya pejabat publik), pasangan, maupun anak-anaknya; 4) Menyelidiki kasus korupsi di sektor publik maupun swasta. Pada tahun 1952 Pemerintah Singapura di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew membentuk lembaga yang disebut Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Terkait dengan fungsi pencegahan korupsi di Singapura, CPIB menempuh beberapa cara yang akan dijabarkan sebagai berikut:

5

1) Review of Work Methods. CPIB melakukan evaluasi di seluruh instansi pemerintah dimana cara dan prosedur kerja ditingkatkan untuk mempercepat proses perijinan dan mencegah pegawai negeri menerima suap dari masyarakat; 2) Declaration of Non-Indebtedness. Setiap pegawai negeri di Singapura diharuskan untuk membuat pernyataan bahwa ia bebas dari hutang budi yang terkait dengan uang (pecuniary embarrassment) setiap tahunnya; 3) Declaration of Assets and Investments. Aturan ini mewajibkan setiap pegawai negeri menyatakan kekayaan dan investasinya pada saat ia diangkat menjadi pegawai negeri dan setiap tahunnya setelah menjadi pegawai negari, termasuk pasangan dan anakanaknya; 4) Non-Acceptance of Gifts. Pegawai negeri di Singapura dilarang untuk menerima hadiah uang atau sejenisnya dari masyarakat yang dilayaninya; 5) Public Education. Sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi, CPIB melakukan diseminasi mengenai buruknya dampak korupsi kepada pegawai negeri, khususnya mereka yang bekerja di instansi-instansi penegakan hukum dan mereka yang berpeluang untuk menerima suap dan tindak korupsi lainnya. Disamping pencegahan yang dilakukan oleh CPIB, terdapat juga komitmen pemerintah Singapura dalam pemberantasan korupsi yang tidak terbatas hanya pada kegiatan penindakan semata namun juga pada kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat. Beberapa kegiatan pencegahan yang pantas diteladani dari pemerintah Singapura diantaranya: 1) Pemerintah memotong peluang korupsi melalui penyederhanaan prosedur administratif, menghilangkan berbagai pungutan dan menghukum kontraktor pemerintah yang terlibat kasus suap. 2) Secara periodik mereview “legal framework” yang sudah ada dengan terus menganalisa perlunya amendemen yang mungkin dibutuhkan dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi terkini di Singapura.

6

3) Meningkatkan

gaji

pegawai

layanan

publik menjadi lebih memadai dan tidak

tertinggal jauh dengan gaji di sektor swasta. Oleh karena itu saat ini gaji pegawai pemerintah di Singapura merupakan gaji pegawai pemerintahan tertinggi di dunia. c. Jepang Kunci utama dari pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jepang adalah pendidikan karakter sejak dini yang membentuk perilaku anti korupsi di masyarakat. Di Jepang, pendidikan karakter diajarkan dalam pelajaran “seikatsuka” atau pendidikan tentang kehidupan sehari-hari. Siswa SD diajari tatacara menyeberang jalan, adab di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi guru juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan mempraktikkannya. Norma dalam masyarakat Jepang sangat terkait dengan ajaran Shinto dan Budha, tetapi menariknya agama ini tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran wajib, seperti halnya di Indonesia. Nilai-nilai agama diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Karenanya, pendidikan moral di sekolah Jepang tidak diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Pencegahan korupsi di Jepang juga dibuat dengan membuat serangkaian kebijakan kebijakan yang bisa menghindarkan/mengurangi kesempatan ataupun niat untuk melakukan perbuatan korupsi. d. Finlandia Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat korupsi di Finlandia tergolong rendah, antara lain: 1) Faktor Sistem Administrasi Terdapat beberapa hal yang menyebabkan sistem administrasi di Finlandia dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir korupsi. Yang pertama adalah budaya umum administrasi di Finlandia yang memang sudah baik. Struktur sistem administrasi Finlandia relatif "rendah" (yaitu dengan beberapa tingkat birokrasi), dengan tingkat otonomi pada tingkat kota setempat. Sistem pendidikan memungkinkan bagi siapa saja yang bercita-cita untuk karir yang baik, dengan promosi berdasarkan meritokrasi. Yang kedua, struktur pengambilan keputusan secara kolektif dan berpendidikan. Korupsi paling mudah terjadi ketika keputusan dibuat oleh satu orang saja, karena suap dapat memfokuskan semua upaya

7

pada satu orang ini. Korupsi menjadi lebih sulit ketika banyak orang yang terlibat. Yang ketiga, adanya publisitas dan transparansi kerja pejabat publik. Keterbukaan luas administrasi publik selalu menjadi prinsip dasar di Finlandia. Keputusan harus dapat diakses publik, dan mereka terbuka untuk dikritik oleh pejabat publik lainnya, oleh masyarakat dan media. Yang terakhir adalah adanya pengawasan terhadap suatu keputusan. Sistem Finlandia memiliki beberapa metode pengawasan keputusan yang diambil oleh otoritas administratif. Selain kemungkinan menundukkan keputusan untuk mengajukan banding dan review oleh tingkat yang lebih tinggi, legalitas keputusan diawasi oleh Kanselir Kehakiman dan Parlemen Ombudsman. 2) Faktor Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Finlandia tidak memiliki unit terpisah yang mengkhususkan diri secara khusus dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi terkait. Finlandia mengikuti model Jerman memiliki sistem pengadilan bipartit, satu untuk kasus "biasa" dan satu untuk kasuskasus administratif. Kedua sistem pengadilan memiliki peran dalam pencegahan korupsi. Sistem pengadilan "biasa" berkaitan dengan kasus-kasus perdata dan pidana, dan dengan demikian akan berurusan dengan tuduhan korupsi. Peran sistem pengadilan administrasi adalah untuk meninjau apakah keputusan administratif telah dibuat dalam urutan yang tepat dan dengan alasan yang tepat. 3) Faktor Sosial Sistem pendidikan di Finlandia telah diidentifikasi sebagai salah satu yang paling efektif di dunia, dan tingkat melek huruf orang dewasa hampir 100%. Dari sudut pandang pencegahan korupsi, kesetaraan dalam pendapatan, dikombinasikan dengan standar hidup yang tinggi, dapat dilihat sebagai disinsentif untuk menerima suap: tingkat kemiskinan yang rendah. Secara umum, media memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Mereka dapat mengajukan pertanyaan dan memulai diskusi tentang transparansi dan keadilan, berurusan dengan solusi yang berbeda. Peran media mungkin sangat kuat di Finlandia, di mana pembaca surat kabar dan penggunaan internet adalah salah satu yang tertinggi di dunia. 8

4) Kebijakan Anti Korupsi Anti-korupsi telah diintegrasikan ke dalam kebijakan umum. Hal ini karena korupsi dipandang sebagai bagian dari kriminalitas dan sebagai bagian dari pemerintahan dan/atau politik yang buruk. Pencegahan korupsi juga melibatkan menciptakan dan mengamati normanorma etika perilaku, meningkatkan transparansi, meminimalkan peluang dan meningkatkan efektivitas pengawasan. 4. Desain Perbaikan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia a. Perbaikan Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum Salah satu penyebab semakin menjamurnya korupsi di Indonesia adalah karena hukuman yang ada kepada para pelaku korupsi saat ini masih kurang tegas dan kurang menimbulkan efek jera. Ketegasan pemimpin dan penegakkan hukum diperlukan untuk dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan. Dalam hal, ketegasan pemimpian dan penegakkan peraturan dan hukuman bagi para koruptor, Indonesia dapat mencontoh dari ketegasan Mao Tse Tung di Tiongkok pada saat menjalankan gerakan tiga anti (san fan) dan lima anti (wu fan). Kelebihan dari gerakan san fan yang sempat diterapkan di Tiongkok adalah adanya ketegasan hukuman bagi para koruptor misalnya dengan menghukum mati, memenjarakan dan memecat pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Sementara wu fan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas terutama kaum kapitalis dan pengusaha-pengusaha swasta. Wu fan ditujukan untuk menumpas lima macam kejahatan: suap-menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah dan mencuri informasi ekonomi milik negara. Ketegasan hukuman dalam kedua gerakan di Tiongkok ini dapat memberikan efek jera sehingga pada era Mao Tse Tung, tingkat korupsi di Tiongkok tergolong rendah. Namun, kebijakan di atas juga memiliki kekurangan, yaitu adanya potensi gerakan tersebut dimanfaatkan oleh pemimpin untuk kepentingannya sendiri. Sehingga, jika Indonesia ingin mengadopsi kebijakan tersebut harus ada suatu pengendalian untuk mencegah kebijakan disalahgunakan.

9

Selain adopsi dari Tiongkok, Indonesia juga dapat mengadopsi penerapan Prevention of Corruption Act (PCA) di Singapura. Beberapa hal penting yang dapat digaris bawahi dan menjadi pelajaran dalam PCA adalah: 1) Pengembalian hasil korupsi kepada Negara; 2) Ketidaksesuaian antara kekayaan dengan pendapatan dapat dijadikan bukti di pengadilan; 3) Pernyataan di bawah sumpah atas kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya pejabat publik), pasangan, maupun anak-anaknya; 4) Menyelidiki kasus korupsi di sektor publik maupun swasta. Saat ini, peraturan terkait korupsi di Indonesia belum memfasilitasi keempat hal tersebut diatas. Hal-hal seperti pengambalian hasil korupsi kepada Negara dan kewenangan untuk menyelidiki korupsi di sektor publik maupun swasta diharapkan akan dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia dengan peraturan yang lebih luas dan tegas. Komitmen dan ketegasan pimpinan, sistem perundangan dan peradilan yang tegas dan penegak hukum yang mumpuni adalah cara-cara yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk dapat memberantas korupsi. Hal penting lain adalah adanya lembaga anti korupsi yang kuat karena terkait dengan penegakkan aturan dan hukum di atas. b. Penguatan Lembaga Anti Korupsi Saat ini, di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sejak KPK dibentuk tahun 2003 sampai sekarang, pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang maksimal. KPK belum optimal karena masih banyaknya gangguan, tentangan dan kepentingan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari sesama penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Salah satu contoh lembaga anti korupsi yang cukup baik dapat diadopsi oleh Indonesia adalah Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Salah satu fungsi pencegahan CPIB yang dapat diadopsi adalah melakukan Review of Work Methods. CPIB melakukan evaluasi di seluruh instansi pemerintah dimana cara dan prosedur kerja ditingkatkan untuk menghindari

10

penundaan pemberian ijin atau lisensi dan mencegah pegawai negeri menerima suap dari masyarakat untuk mempercepat proses perijinan. Fungsi pencegahan lain seperti Declaration of Non-Indebtedness mewajibkan setiap pegawai negeri untuk membuat pernyataan bahwa ia bebas dari hutang budi yang terkait dengan uang (pecuniary embarrassment) setiap tahunnya. Hal ini untuk mencegah adanya rasa hutang budi dan memiliki kewajiban tertentu yang menjadikannya tidak obyektif dalam melayani masyarakat dan menjadi rentan melakukan korupsi. KPK saat ini membutuhkan penguatan payung hukum dan perluasan kewenangan untuk dapat memberantas korupsi di berbagai lini pemerintahan. Selain itu, KPK juga harus memiliki pemimpin yang tidak ada benturan kepentingan dengan penguasa untuk dapat meningkatkan independensi KPK. Diperlukan juga adanya kejelasan wewenang antara KPK, Polri dan Kejaksaan agar dapat bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia. c. Ketegasan Pemimpin dan Perbaikan Sistem Politik Masalah terbesar dalam sistem politik di Indonesia adalah terpilihnya orang-orang yang tidak kompeten untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari sistem demokrasi yang kurang baik. Banyak legislatif yang terpilih dari hasil money politics. Sementara pada lembaga eksekutif ditempati oleh orang-orang terdekat maupun orang-orang yang berjasa bagi pemimpin yang terpilih berdasarkan sistem koalisi partai politik. Pemilihan pejabat-pejabat secara politik tidak sepenuhnya salah apabila orang yang ditunjuk untuk menjalankan suatu jabatan memang berkompeten dalam bidang tersebut. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang-orang yang tidak tepat dan tidak kompeten menduduki jabatan strategis di ekesekutif dan yudikatif sehingga rawan benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Pada lembaga legislatif misalnya, para pejabat DPR/DPRD sudah biasa untuk melakukan negosiasi dan menjadi makelar proyek pada saat penyusunan anggaran. Sebagai regulator, legislatif juga memiliki kekuatan untuk mengurangi wewenang KPK dengan merevisi Undang-Undang. Masalah yang cukup kompleks pada sistem politik tersebut dapat diselesaikan jika Presiden sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia memiliki ketegasan dan komitmen untuk 11

perbaikan sistem politik di Indonesia. Salah satu bentuk ketegasan pemimpin adalah seperti yang ditunjukkan oleh Mao Tse Tung di Tiongkok dan Lee Kuan Yew di Singapura yang berani secara tegas menerapkan peraturan pemberantasan korupsi di Negara mereka. Sedangkan sistem demokrasi di Indonesia juga perlu diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan membatasi jumlah Partai Politik agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. Indonesia juga dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan partai politik seperti yang diterapkan di Finlandia sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi pendanaan partai politik dan mencegah adanya kepentingan para pejabat yang berasal dari partai politik untuk mencari keuntungan dari uang Negara untuk partainya. Sementara itu, agar jabatan-jabatan strategis dapat ditempati oleh orang yang tepat dan kompeten, perlu diterapkan sistem meritokrasi seperti yang diterapkan di Finlandia. Sehingga, orang yang naik ke tingkat atas betul-betul orang yang memiliki kompetensi. d. Pendidikan Moral Sejak Dini Poin penting dari keberhasilan Jepang dan Finlandia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah adanya pendidikan moral yang baik yang ditanamkan kepada masyarakat mereka sejak dini. Pada sekolah tingkat dasar, fokus pelajaran anak-anak di Jepang dan Finlandia bukan pada matematika ataupun sains seperti di Indonesia. Anak-anak setingkat SD di Jepang diajarkan tentang tata tertib, budi pekerti, dan moral. Sitem pengajaran kepada anak-anak itu dilakukan dengan contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Suksesnya sistem pendidikan seperti ini juga memerlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat dalam mendidik anak-anak di lingkungan keluarganya saat di luar sekolah. Sementara itu di Finlandia, kepintaran anak-anak tidak diukur sama sekali selama enam tahun pertama pendidikan mereka jadi tidak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh karena setiap anak diperlakukan setara. Anak-anak di Finlandi dibiarkan berkembang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Guru-guru di Finlandia dipilih dari para lulusan terbaik perguruan tinggi dan minimal bergelar master. Sistem pendidikan yang baik di Finlandia

12

menghasilkan SDM dengan kompetensi yang baik dan kompeten saat dipercaya menjadi pejabat publik sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu memperbaiki moral anak-anak. Justru kurikulum yang terlalu berat dan ketat dengan batas kelulusan tertentu menjadikan para pelajar mencari cara instan yaitu dengan melakukan kecurangan dalam menyelesaikan ujian di sekolah. Indonesia kiranya perlu melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan melakukan studi pada negara-negara maju seperti Jepang dan Finlandia. Dari perbaikan sistem pendidikan moral sejak dini diharapkan dapat membuahkan masyarakat yang lebih anti korupsi di masa depan. e. Partisipasi Masyarakat Proses pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan kesadaran dari masyarakat dan sektor swasta untuk secara bersama-sama mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Perbaikan dalam peraturan hukum, perbaikan lembaga, dan perbaikan pendidikan tidak dapat maksimal tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Contoh peran masyarakat adalah bagaimana Partai Komunis Cina (PKC) di tiongkok sebagai wakil dari masyarakat ikut mengawasi pemeberantasan korupsi di Tiongkok. Dengan pengawasan dari masyarakat, para penyelenggara negara diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan laporan apabila mereka menemukan ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lapangan. Sebagaimana yang dilakukan di Finlandia, Indonesia juga harus bisa menyediakan fasilitas pengaduan korupsi. Selain itu, peran masyarakat dapat pula diwakili oleh media yang terus menyoroti setiap kasus korupsi yang terjadi. Namun, peran media disini juga harus diawasi dan diperbaiki karena media di Indonesia saat ini sudah ada beberapa yang memiliki kepentingan politik. Peran lain dari masyarakat adalah membantu menyukseskan program pendidikan moral di usia dini kepada anak-anak dengan

13

menanamkan contoh moral dan perilaku yang baik dan anti korupsi kepada masyarakat. Masyarakat harus mulai sadar dan berubah dari kebiasaan-kebiasaan korup dan curang. 5. Kesimpulan Perbaikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh yaitu mulai dari perbaikan peraturan perundang-undangan, perbaikan penegakan hukum, penguatan lembaga anti korupsi, perbaikan sistem politik yang didukung dengan ketegasan pemimpin, perbaikan sistem pendidikan moral kepada anak-anak di usia dini serta dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 6. Daftar Pustaka Tim Penulis. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendukbud. Darini, Ririn. 2010. Korupsi di Indonesia: Perspektif Historis. Jurnal Ilmiah. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Khurrohman, A.H., dkk. (2015). Pemberantasan Anti Korupsi di Negara China. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kuswanadji, Arief., dkk. (2015). Pemberantasan Korupsi di Jepang. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sanusi, A.M. Yuqbal., dkk. (2015). Pemberantasan Korupsi di Singapura. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Wijaya, Andre., dkk. (2015). Korupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi di Negara Finlandia. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

14

View more...

Comments

Copyright © 2017 EDOC Inc.