Hukum Peradilan Konstitusi

October 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Mahkamah konstitusi dibentuk karena merupakan tuntutan suatu negara hukum ... Tujuan. Program dan Kegiatan parpol terhad...

Description

HUKUM PERADILAN KONSTITUSI

OLEH :

NAMA

: NI WA WAYAN PI PIPIT PR PRABHAWANTY

NIM

: 1303005067

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR  2016

1. Me!"#" $"%&"$"% #e'"()*" &+,-)-,) ()/e-& Mahkamah konstitusi dibentuk karena merupakan tuntutan suatu negara hukum terlebih di era

modern ini, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu adanya peradilan Mahkamah Konstitusi agar tercipta perlindungan hukum secara benar yaitu: a.  b. c. d. e.

Baha peradilan konstitusi adalah sebagai tuntutan suatu negara hukum Peradilan konstitusi sebagai tuntutan era modern Agar ter!amin suatu kepastian hukum "idak mengabaikan keman#aatannya "er!amin suatu keadilan

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam $ndang%$ndang &omor ' "ahun '* tentang Mahkamah Konstitusi adalah: a. Baha &egara Kesatuan +epublik ndonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0, bertu!uan untuk meu!udkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan  berkeadilan1  b. Baha Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan eenangnya sebagaimana ditentukan dalam $ndang% $ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /01 c. Baha berdasarkan ketentuan Pasal '2 ayat (3) $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi1 d. Baha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru# a, huru# b, dan huru# c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal  Aturan Peralihan $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0, perlu membentuk $ndang%$ndang tentang Mahkamah Konstitusi

K+$e-"': Menurut saya dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat memberikan

 perlindungan secara konstitusionalisme (perlindungan HAM), perlindungan hukum yang didukung dengan #olkgeist bangsa ndonesia sesuai dengan landasan hidup bernegara ($$/0) dengan tidak mengabaikan aspek kese!ahteraan, keman#aatan dan keadilan.

2. B"!")$"" &+$#e-e,) #e'"()*" M"%&"$"% K+,-)-,) Kompetensi peradilan mahkamah konstitusi adalah:

a. Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan upaya hukum dalam memutus (-alam hal ini tidak ada banding dan tidak ada kasasi)  b. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersi#at #inal c. Berpengaruh pada recruitment hakim d. Mengabaikan kedaulatan rakyat e. Prinsip negara hukum harus dikesampingkan #. Karakter peradilan konstitusi berbeda dengan peradilan lainnya K+$e-"': Menurut saya Mahkamah Konstitusi bersi#at pasi#, hanya memutus perkara yang dia!ukan

kepadanya dan tidak dapat memberikan #ata selain dalam hubungan dengan putusan perkara yang dia!ukan kepadanya sesuai keenangan yang ditentukan $ndang%$ndang -asar /0. Pelaksanaan putusan Mahkmah Konstitusi berada ditangan lembaga negara yang dikenai atau terkait putusan itu

3. B"!")$"" &ee"!" #e'"()*" M"%&"$"% K+,-)-,) 4ang men!adi eenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal '2 $ndang%$ndang -asar

/0 dan Pasal  $$ &o. ' "ahun '* "entang Mahkamah Konstitusi adalah: a. Mengu!i $ndang%$ndang terhadap $ndang%$ndang -asar   b. Memutus 5engketa keenangan antara lembaga &egara yang keenangann ya diberikan oleh $ndang%$ndang -asar  c. Memutus sengketa hasil Pemilihan umum d. Memutus Pembubaran Partai Politik  e. Memberikan Putusan terhadap usulan -P+ terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala negara dan akil kepala negara

Masalah 5engketa Keenanan Antar 6embaga &egara : •

7b!eknya adalah keenagan dari lembaga negara yang memperoleh keenangan



menurut $$- /0. $$- /0 tidak memberi batasan pengertian lembaga negara sehingga menurut 8imly semua lembaga negara yang terdapat dalam $$- /0 dapat men!adi pihak dan



keenangannya dapat men!adi ob!ek sengketa. "erdapat pengecualian yaitu pada Mahkamah Agung, yang tidak dapat men!adi pihak   perkara dalam kasus sengketa keenangan antar lembaga negara sesuai pasal 30 $$ Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran Partai Politik : •

Alasan sebuah parpol dibubarkan adalah Pertentangan deologi, Asas, "u!uan, Program



dan Kegiatan parpol terhadap $$- /0. Pihak yang menga!ukan adalah pemerintah a!ib menguraikan mengenai hal diatas (Pasal 39 $$ Mahkamah Konstitusi).

Perselisihan Hasil Pemilihan $mum : •

Menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KP$ yang mempengaruhi angaka perolehan suara terhadap anggota -P-, -P+, -P+- atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan akil Presiden ke putaran berikutnya atau



men!adi Presiden dan akil Presiden 8adi harus benar%benar mempengaruhi Pasal ; (') $$ Mahkamah Konstitusi) a. "erpilihnya calon anggota -ean Perakilan -aerah.  b. Penentuan pasangan calon Presiden dan apres yang masuk putaran kedua serta terpilihnya Presiden dan apres. c. Perolehan kursi parpol peserta pemilu.





Permohonan menun!ukan ' hal pokok yaitu (Pasal ;0 $$ Mahkamah Konstitusi) a. Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KP$  b. Hasil perhitungan yang benar menurut pemohon 4ang dapat men!adi Pemohon adalah (Pasal ; () $$ Mahkamah Konstitusi) a. Perorangan ie)

menempatkan $$- /0, $ndang%undang, yang mengka!i $ndang%undang dengan $$- /0. Agar maksud tersebut bisa dicanangkan maka hendaklah pemerintah seperti Presiden dan= atau
View more...

Comments

Copyright © 2017 EDOC Inc.