Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Etika Komunikasi Pers (Media ...

June 29, 2016 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku M...

Description

ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

Makalah ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi

oleh Jennifer Sidharta (13140110345) Annisa Meidiana (13140110306) Joshua Kevin (13140110343)

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA TANGERANG 2015

A. Pengalaman tentang Kebebasan Kebebasan adalan unsur hakiki dalam kehidupan manusia, kodrat manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebebasan sebagai keadaan bebas, kemerdekaan. Sementara,

kamus

hukum

Black

mendefinisikan

kebebasan

yaitu

sebuah

kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan, kecuali larangan yang telah diatur di dalam undang-undang. Kamus John Kersey menyatakan kebebasan adalah „kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.‟ Dalam filsafat, kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi (homo rationale) yang memiliki jiwa (anima), yakni: (1) anima avegatitiva atau disebut roh vegetatif. Anima ini juga dimiliki tumbuh-tumbuhan, dengan fungsi makan, tumbuh, dan berkembang biak; (2) anima sensitiva, yakni jiwa untuk merasa, sehingga manusia punya naluri, nafsu, mampu mengamati, bergerak, dan bertindak; serta (3) anima intelektiva, yakni jiwa intelek. Jiwa ini tidak ada pada binatang dan tumbuhtumbuhan. Anima intelektiva memungkinkan manusia untuk berpikir, berkehendak, dan punya kesadaran.

B. Arti Kebebasan Kebebasan sosial politik mengacu pada suatu bangsa atau rakyat, sedangkan kebebasan individual pada individu. Dalam sejarah modern, kebebasan sosial politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebebasan rakyat VS kekuasaan absolut serta kemerdekaan VS kolonialisme. 1. Kebebasan Rakyat VS Kekuasaan Absolut Kebebasan sosial politik pertama kali terjadi di Benua Eropa, tepatnya di Inggris dan Perancis. Dimulai dari Magna Charta (1215) --piagam yang terpaksa dikeluarkan Raja John untuk menganugerahkan kebebasan-kebebasan tertentu kepada para baron dan uskup Inggrismengenai hak-hak parlemen terhadap monarki. Proses pembatasan kuasa absolut monarki berlanjut hingga terjadilah The Glorious Revolution (1688). Terbentuknya demokrasi modern di mana perwakilan rakyat membatasi dan mengontrol kekuasaan raja dipicu kesusahan serta penderitaan rakyat akibat penindasan oleh Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

1

raja-raja absolut. Akhirnya, timbul kesadaran bahwa yang berdaulat bukanlah raja, melainkan rakyat. Seperti termaktub dalam semboyan “Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan” atau Liberte, Egalite, Franternite (Revolusi Perancis, 1789). 2. Kemerdekaan VS Kolonialisme Kebebasan sosial politik bentuk kedua direalisasikan dalam proses dekolonisasi. Kebebasan yang biasa disebut “kemerdekaan” ini didasari pada timbulnya keyakinan bahwa tidaklah pantas suatu bangsa dijajah oleh bangsa lain, dan karena itu situasi kolonialisme tidak pernah boleh terjadi lagi dan dianggap tidak etis. Aspek etis itu dirumuskan dalam kalimat pertama dari Pembukaan UUD 1945, dan dalam Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (UN General Assembly, 1960): adalah hak semua negara dan bangsa yang dijajah untuk menentukan nasibnya sendiri.

C. Anatomi Kebebasan Individual

1. Kesewenang-wenangan Kebebasan dimaknai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, atau dilihat sebagai izin atau kesempatan untuk berbuat sesuka hati. Contoh pengertian ini dipakai saat membicarakan „pergaulan bebas‟. “Bebas” dianggap terlepas dari segala peraturan atau kaidah. Dalam konteks ini, kebebasan adalah suasana permisif. Pemaknaan ini juga melatarbelakangi liberalisme (abad ke-19). Free enterprise menurut penganut liberalisme adalah bisnis sebagai usaha bebas, tanpa regulasi, peraturan, campur tangan dari luar, khususnya pemerintah.

2. Kebebasan Fisik Tiada paksaan atau rintangan dari luar. Orang menganggap dirinya bebas jika bisa bergerak ke mana saja ia mau tanpa hambatan apapun. Seseorang bisa saja tidak menikmati kebebasan fisik, tetapi sungguh-sungguh bebas. Friedrich Schiller, penyair Jerman akhir abad ke-18 mengatakan, “Manusia diciptakan bebas dan ia tetap bebas, sekalipun lahir terbelenggu.” 3. Kebebasan Yuridis Syarat-syarat fisis dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret; syarat-syarat yang harus dipenuhi agar manusia dapat

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

2

mengembangkan kemungkinan-kemungkinannya dengan semestinya. Kebebasan yuridis berdasarkan pada hukum kodrat dan hukum positif. Kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat --semua kemungkinan manusia untuk bertindak bebas yang terikat begitu erat dengan kodrat manusia-- tidak pernah boleh diambil dari anggota masyarakat. Kebebasan yang berdasarkan pada hukum positif diciptakan oleh negara. Kebebasankebebasan ini merupakan buah hasil perundang-undangan, jika tidak dirumuskan maka sampai saat ini kebebasan tersebut tidak akan pernah ada. 4. Kebebasan Psikologis Manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan serta mengarahkan hidupnya, serta menyangkut kehendak bahkan merupakan ciri khasnya sebagai makhluk berasio yaitu berpikir sebelum bertindak. Dengan kata lain, kebebasan psikologis adalah “kehendak bebas” (free will). 5. Kebebasan Moral Kebebasan tanpa paksaan moral alias sukarela (voluntary). Contoh, seorang sandera dipaksa oleh teroris menandatangani sepucuk surat pernyataan. Secara psikologis perbuatan itu bebas, tetapi dari segi kebebasan moral perbuatan tersebut tidak bebas karena sandera melakukannya akibat paksaan atau karena takut dibunuh. 6. Kebebasan Eksistensial Kebebasan yang menyeluruh, yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan tertinggi, kebebasan etis. Kebebasan ini terutama merupakan suatu ideal atau cita-cita yang bisa memberi arah dan makna bagi kehidupan manusia. Orang yang bebas secara eksistensial seolah-olah memiliki dirinya sendiri. Ia mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, dan kematangan rohani.

D. Masalah-Masalah dalam Kebebasan: Kebebasan Positif dan Kebebasan Negatif Filsuf politikus terkemuka, Isaiah Berlin, mnyatakan perbedaan antara dua perspektif –kebebasan sosial politik serta kebebasan individual-- sebagai perbedaan antara dua konsep kebebasan yang berlawanan: kebebasan positif dan kebebasan negatif. Kedua aliran dalam filosofi politik demokratis –dua model yang membedakan John Locke dari Jean-Jacques Rousseau-- tersebut memengaruhi motivasi hidup seseorang dalam lingkungan tertentu. Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

3

Kebebasan negatif adalah adalah bebas dari hambatan dan diperintah oleh orang lain. William Ernest Hockin dalam Freedom of the Pers: A Framework of Principle (1947) menyatakan definisi kebebasan yang digunakan liberalisme klasik, yaitu kebebasan (negatif) berarti tidak adanya batasan. Sementara, kebebasan positif adalah tersedianya kesempatan untuk menjadi penentu atas kehidupan Anda sendiri dan untuk membuatnya bermakna dan signifikan. Kebebasan positif adalah poros konseptual berkembangnya tanggung jawab sosial. Implikasi hukum dari kebebasan positif dikembangkan oleh Zechariah Chafee dalam karya dua jilidnya, Government and Mass Communication (1947).

E. Kebebasan Berekspresi serta Kontradiksi Kebebasan dan Tanggung Jawab Muatan Pesan Ada beberapa aspek dari media massa yang membuat dirinya penting sehingga menampilkan karya dan ide melalui media massa merupakan hal strategis. Pertama, daya jangkauannya (coverage) yang amat luas dalam menyebarluaskan informasi, yang mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin, status sosial-kebebasan (demografis), dan perbedaan paham dan orientasi (psikografis). Dengan demikian, ide dan karya kita yang dimediasikan akan menjadi perhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan. Kedua, kemampuan media untuk melipatgandakan pesan (multiplier of message) yang luar biasa. Satu ide atau karya kita dilipatgandakan pemberitaannya, sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang dicetak; serta pengulangan penyiarannya (bila kemudian dikutip di radio atau televisi) sesuai kebutuhan. Pelipatgandaan ini menyebabkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak. Ketiga, setiap media massa dapat mewacanakan sebuah ide atau karya sesuai pandangannya masing-masing. Kebijakan redaksional setiap media menentukan bentuk tampilan dan isi beritanya. Karena kemampuan inilah, media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Seringkali media massa menggunakan karya penulis luar untuk mewacanakan pendapat redaksi media itu sendiri. Keempat, fungsi penetapan agenda (agenda setting) yang dimilikinya. Media massa memiliki kesempatan luas untuk memberitakan ide atau karya kita. Isu-isu dan hal-hal yang secara sangat mencolok ditayangkan dalam media massa (agenda media) „menjadi‟ persoalan-persoalan yang dianggap penting yang ada di dalam pikiran (agenda publik). Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

4

Kajian tentang agenda setting menunjukkan ada perbedaan hasil penelitian di antara para peneliti, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak terdapat hubungan signifikan antara dua jenis media yang berbeda seperti televisi dan surat kabar. Dengan asumsi bahwa media massa merupakan suatu entitas yang homogen yang berpengaruh atas publik. 2. Fungsi agenda setting surat kabar lebih efektif daripada televisi. Agenda setting media cetak sering ditemukan lebih sesuai dengan agenda publik dibandingkan dengan agenda media siaran (televisi atau radio). Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan sebagai etika komunikasi terkadang masih bersifat kontradiktif dalam implementasinya. Namun, kenyataannya kedua norma itu bukanlah kontradiktif. Tidak harus memilih salah satu untuk ditinggalkan, tetapi sebagai sinkronisasi. Kebebasan bukanlah lawan dari tanggung jawab, dan tidak akan kehilangan kebebasan hanya untuk menjalankan tanggung jawabnya.

F. Tanggung Jawab Dalam filsafat, tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan juga. Menurut Prof. Burhan Bungin, tanggung jawab merupakan restriksi (pembatasan) dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia, tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang, kecuali kebebasan orang lain (2006: 43). Tanggung jawab berkaitan dengan “penyebab”. Yang bertanggung jawab hanya yang menyebabkan atau yang melakukan tindakan. Orang yang tidak menjadi penyebab suatu akibat maka dia tidak harus bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatanperbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab tetapi juga harus menjawab. Tanggung jawab juga berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang tingkah laku atau perbuatannya. Tanggung jawab bisa berarti langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab pun bisa berarti prospektif ataupun retrospektif.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

5

Tanggung jawab prospektif yaitu bertanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Sementara, tanggung jawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dengan segala konsekuensinya. Selain tanggung jawab personal, ada pula tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab kolektif bukan tanggung jawab struktural –organisasi atau institusi--, melainkan beberapa individu seperti A, B, C, D, dan seterusnya, secara pribadi tidak bertanggung jawab, tetapi semuanya bertanggung jawab sebagai kelompok. Paham tentang tanggung jawab kolektif secara moral sulit untuk dimengerti, karena sulit untuk mengakui suatu kesalahan yang tidak secara langsung kita lakukan. Manusia adalah mahluk sosial. Dalam kesosialannya diandaikan kebebasan dan setiap kesosialan yang mengandaikan kebebasan selalu lahir implikasi yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan dan sebaliknya. Kebebasan yang kita miliki tidak boleh diisi dengan sewenang-wenang, tetapi secara bermakna. Artinya, semakin bebas, semakin bertanggung jawab. Jika kita bebas berbuat, maka orang lain juga memiliki hak untuk bebas dari konsekuensi pelaksanaan kebebasan kita. Dengan demikian, kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan. Norma untuk mengelola kebebasan itu adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sendiri merupakan implementasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Maka demi kebaikan bersama, pelaksanaan kebebasan manusia harus memerhatikan kelompok sosial di mana ia berada. Teori tanggung jawab sosial mendapat kritik antara lain menyatakan adanya kecenderungan monopoli pada media, bahwa masyarakat atau publik tidak kurang memerhatikan dan tidak berkepentingan dengan hak-hak atau kepentingan golongan di luar mereka, dan bahwa komersialisasi menghasilkan budaya rendah dan politik yang serakah. Media harus meningkatkan standar secara mandiri, menyediakan materi mentah dan pedoman netral bagi warga negara untuk mengatur dirinya sendiri.

G. Tingkat-Tingkat Tanggung Jawab Bertanggung jawab haruslah sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang, yang berkaitan Contoh kasus mengenai derajat tanggung jawabnya: „mencuri‟. 1. Ali mencuri tapi ia tidak tahu bahwa ia mencuri.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

6

Ali mengambil tas milik orang lain berisikan uang 100 juta rupiah, karena ia berpikir tas itu adalah tas miliknya sendiri. Warna dan bentuknya persis sama dengan tas yang menjadi miliknya. 2. Budi mencuri, karena dia seorang kleptoman. Budi juga mengambil tas berisikan uang milik orang lain tapi ia menerima kelainan jiwa yang disebut "kleptomani", yaitu ia mengalami paksaan batin untuk mencuri. 3. Cipluk mencuri, karena dalam hal ini ia sangka ia boleh mencuri. Cipluk ini seorang janda yang mempunyai lima anak yang masih kecil. Mereka sudah beberapa hari tidak dapat makan, karena uangnya sudah habis sama seakali. Ia sudah menempuh segala cara yang dapat dipirkan untuk memperolah makanan yang dibutuhkan. Mengemis pun ia sudah coba. Namun, ia selalu gagal. Pada suatu ketika, ia mendapat kesempatan emas untuk mencuri tas berisikan uang. Cipluk berpendapat bahwa dalam hal ini ia boleh mencuri. 4. Darso mencuri karena orang lain memaksa dia dengan mengancam nyawanya. Karena perawakannya pendek, Darso dipaksa oleh majikannya untuk masuk kamar seseorang melalui lubang kisi-kisi di atas pintu, guna mengambil tas berisikan uang. Kalau menolak, ia akan disiksa, dan mungkin dibunuh. Darso tidak melihat jalan lain kecuali menuruti perintahnya. 5. Eko mencuri karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Eko juga mencuri uang satu juta rupiah yang oleh pemiliknya disimpan dalam sebuah tas. Disaat tidak ada orang yang melihat, ia mengambil tas itu dan langsung kabur. Eko sudah lama mencita-citakan akan mempunyai televisi berwarna. Eko berasal dari keluarga pencuri profesional. Ayahnya mencari nafkah dengan mencuri. Demikian juga kakak-kakaknya. Sedari kecil kecil ia sudah diajak oleh saudaranya untuk ikut serta dalam kegiatan jahat mereka. Mencuri bagi dia menjadi hal yang serba biasa, hati nuraninya juga tidak menegur lagi. Ia hampir tidak bisa membayangkan cara hidup lain.

H. Pengertian Pesan Pesan merupakan acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan melalui mediamedia. Suatu pesan memiliki dampak yang dapat memengaruhi pemikiran khalayak pembaca dan pemirsa, karenanya pesan bisa bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab pesan itu sendiri.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

7

Dalam sosiologi, komunikasi dijelaskan sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seorang terhadap informasi, sikap dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik atau sikap, perilaku dan perasaan-perasaan, sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah ia alami. Munculnya banyak media massa sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat, tetapi hal ini mengakibatkan berbagai dampak. Pada saat ini khalayak dihadapkan pada beraneka ragam media dan isi media. Mulai dari pesan yang bersifat informatif, edukatif, hingga menghibur.

I.

Etika Komunikasi Sobur (2001) menyatakan etika pers atau etika komunikasi massa adalah filsafat

moral yang berkenaan kewajiban-kewajiban pers tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk; kesadaran moral, yaitu pengetahuan tentang pers baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat, bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Shoemaker dan Reese (1991), mengemukakan perdapatnya mengenai Etika Komunikasi Massa dalam Nurudin (2003), yaitu sebagai berikut. 1) Tanggung Jawab Tanggung jawab yang berdampak positif. 2) Kebebasan Pers Kebebasan yang bertanggung jawab. Jakob Oetama (2001) dalam Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus menyatakan “pers yang bebas dinilainya tetap bisa lebih memberikan kontribusi yang konstruktif melawan error and oppression (kekeliruan dan penindasan), sehingga akal sehat dan kemanusiaanlah yang Berjaya.” Robert A. Dahl mengakui pentingnya kebebasan pers sebagai “the availability of alternative and independent source of information.” 3) Masalah Etis Bebas dari kepentingan. Mengikuti Kode Etik Jurnalistik. 4) Ketepatan dan Objektivitas Melaporkan berita dengan tepat dan objektif. 5) Tindakan Adil untuk Semua Orang. Etika komunikasi selalu berhubungan dengan orde hukum dan lembaga-lembaga; hubungan kekuasaan; serta peran asosiasi, organisasi konsumen, dan komisi regulasi. Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

8

Tujuan filosofis komunikasi selalu berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi serta hak untuk berekspresi.

J. Dimensi-Dimensi Etika Komunikasi Hak untuk berkomunikasi di ruang publik ini tidak bisa dilepaskan dari otonomi demokrasi yang didasarkan pada kebebasan nurani dan kebebasan untuk berekspresi (B. Libois, 2002: 19). Untuk menjamin otonomi demokrasi ini, dibuatlah etika komunikasi. Etika komunikasi bukan hanya mengenai perilaku aktor komunikasi (pers) serta tidak dibatasi deontologi jurnalisme. Praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi juga berhubungan dengan etika komunikasi. Maka, diperlukan aspek sarana atau etika-strategi dalam bentuk regulasi guna menjaga kredibilitas panggilan pers sebagai pelayanan publik alias memperkuat deontologi jurnalisme. Dilema etika komunikasi adalah kebebasan berkespresi VS tanggung jawab terhadap pelayanan publik; yang dibahas dari perspektif meta-etika –yang bergelut dengan ideal normatif dan wacana filsafat--.

Tiga dimensi etika komunikasi saling terkait, yaitu tujuan, sarana, dan aksi komunikasi. Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

9

1. Aksi Komunikasi Aspek etis aksi komunikasi adalah kehendak baik –dalam bentuk etika profesi yang dirumuskan dalam deontologi jurnalisme-- untuk bertanggung jawab. Tiga prinsip utama deontologi jurnalisme (B. Libois, 1994: 6-7) adalah sebagai berikut. Pertama, hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi dan saranasarana mendapatkannya, yang mencakup perlindungan atas sumber berita; pemberitaan informasi yang benar, tepat, jujur, lengkap; pembedaan fakta, komentar, informasi, opini; serta metode mendapatkan informasi harus jujur dan pantas. Kedua, hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara, yang mencakup hak akan martabat dan kehormatan; hak atas kesehatan fisik dan mental; hak konsumen dan hak berekspresi dalam media; hak jawab; hak akan privasi; praduga tak bersalah; hak akan reputasi; hak akan citra yang baik; hak bersuara; serta hak akan rahasia informasi atau penyebaran identitas melalui media. Ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat, yang melarang semua bentuk provokasi atau dorongan yang akan membangkitkan kebencian atau ajakan pada pembangkangan sipil. Walau dapat menstabilisasi tindakan aktor komunikasi, deontologi jurnalistik beserta sanksi pada tingkat profesi belum sanggup menghadapi masalah determinisme ekonomi dan teknologi, masalah konspirasi, desinformasi, manipulasi, dan alienasi publik. 2. Sarana/Regulasi Undang-undang dan hokum yang memadai berfokus pada sistem media serta prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan informasi, mencakup semua bentuk regulasi oleh penguasa publik (tatanan hokum dan institusi) serta struktur sosial yang direkayasa secara politik sesuai prinsip timbal balik (hubungan kekuasaan yang memengaruhi produksi informasi) –termasuk determinisme ekonomi dan teknologi--. 3. Tujuan Nilai demokrasi, termasuk kebebasan berkespresi, kebebasan pers, dan hak informasi yang benar. Dimensi ini terkait dengan meta-etika, yang merefleksikan masalah status, rasionalitas, dan legitimasi aktor komunikasi (jurnalis) serta struktur informasi (media massa). Artinya, regulasi yang membatasi lingkup kebebasan harus ditolak, tetapi sistem media yang mengabaikan atau menghambat pembangunan institusi yang lebih adil perlu dipertanyakan. Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

10

K. Determinasi Ekonomi dalam Etika Komunikasi Legitimasi masyarakat modern bergantung pada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Dorongan untuk bersaing dan orientasi pada tugas dapat mengakibatkan tiga defisit struktural sebagai berikut. Lemahnya loyalitas terhadap lembaga, kurangnya kepercayaan informal di antara para pekerja karena tim kerja cepat berganti, serta melemahnya institutional knowledge (Sennett, 2006: 63-69). Maka, Sennet (2006: 184) menyarankan serikat pekerja memfokuskan perannya untuk menjadi agensi pekerja serta mencari lapangan kerja, membantu pengaturan dana pensiun serta perawatan kesehatan, dan membentuk komunitas yang hilang di tempat kerja.

L. Kebebasan dan Tanggung Jawab Muatan Pesan dalam Media Khalayak sangat sensitif terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media. Terutama bila pesan tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Pesan tersebut dapat berupa pornografi dan pornoaksi, serta hujatan dan gambar atau foto yang dapat meresahkan. Pengawasan masyarakat dapat berupa opini, kritik, dan saran yang disampaikan kepada media bahkan dapat juga berupa demonstrasi. Ada tiga isu pokok antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media, yakni (1) pornografi, (2) pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock; serta (3) pesan yang menghina SARA. 1. Pornografi Penganut estetika modernis maupun postmodern, sama-sama menolak pornografi, meski dengan alasan berbeda. Estetika modernis tegas menganggap pornografi bukan seni dan merekomendasikan agar pornografi ditiadakan atau dikontrol ketat karena secara sosial berbahaya. Estetika postmodern juga merekomendasikan pornografi dienyahkan, bukan karena

pertimbangan

seni

atau

bukan

seni,

melainkan

karena

mengeksploitasi

keperempuanan sebagai komoditas, dan merendahkan martabat perempuan. Jadi, pornografi tidak dapat dibela dari dalam teori estetika, lama maupun baru. Pornografi memang bukan masalah estetika, melainkan masalah etika. Setiap masyarakat memiliki standar moralitas yang tanpa itu eksistensi masyarakat itu sendiri goyah atau bahkan berakhir. Moralitas pada dasarnya berfungsi melindungi baik dunia sosial bersama maupun dunia subyektif masing-masing individu. Tentu standar moralitas itu juga berkembang

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

11

bersama perkembangan masyarakat sewaktu-waktu akan tampil menawarkan alternatif, juga unsur-unsur luar akan ikut bertarung mendapatkan tempat berpijak dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat dan setiap anggotanya berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekadar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti mempublikasikan gambar-gambar erotis dan pornografi), maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Dan justru karena merupakan masalah etika, pornografi tidak dapat berlindung di belakang kebebasan pers. Apa yang disebut kebebasan pers bukan kebebasan subyektif yang berkaitan dengan etika privat, melainkan kebebasan yang sifatnya politik berkaitan dengan etika sosial. Artinya, kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari keterikatannya pada ruang sosial bersama. Pornografi, meliputi pornoteks, pornosuara, pornoaksi, pornomedia, dan cyberporn. Namun, saat ini terjadi pergeseran konsep pornografi serta ambiguitas definisi pornografi. Pergeseran meliputi perubahan dan relativitas batasan kepornoan, sedangkan ambiguitas menunjuk pada inkonsistensi pelabelan kepornoan untuk dua hal yang sama serta sejenis. Pornografi memang tidak mungkin dihilangkan, karena pornografi sudah menjadi industri. Mengutip data New York Times, Alvin Day mengatakan bahwa masyarakat Amerika Serikat menghabiskan 4 milyar dollar untuk berbelanja video porno. Sedangkan pendapatan AS dari pornografi di internet pada 2006 mencapai 2,84 milyar dollar. Majalah online Good Magazine, sebagaimana dikutip AG Ekawenats Wenats (dalam http://ekawenats.blogspot.com), merilis statistik pornografi sebagai berikut: a. 12% situs dunia memiliki unsur pornografi. Diperkirakan kini ada 372 juta halaman situs pornografi. b. 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi. c. 35% dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi. d. Setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi. e. Setiap detiknya 89,00 dolar dihabiskan untuk pornografi di internet. f. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul. g. Kata “sex” adalah kata yang paling banyak dicari di internet.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

12

h. Negara-negara yang melarang pornografi adalah Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, Malaysia, Indonesia, Singapura, Kenya, India, Kuba, dan Cina. Data tersebut menegaskan bahwa pertentangan antara tekanan kebebasan dan tanggung jawab sosial mesti diletakkan secara bersama. Sekadar mengikuti tekanan kebebasan akan menghilangkan fungsi komunikasi itu sendiri, tetapi menafikan faktor kebebasan dalam komunikasi kekinian juga bukanlah pilihan yang realistis. Maka, di sinilah perlunya pendekatan etis relasi konfliktuil tersebut. Karena pendekatan etis, maka standar yang digunakan sebagai tolok ukur menentukan suatu produk komunikasi dinilai sebagai porno atau bukan serta layak dipublikasikan atau tidak adalah masyarakat itu sendiri, bukan individu per individu. Di negara maju seperti Amerika Serikat sendiri definisi kepornoan mengalami kemajuan dengan memasukkan indecency (pesan tidak sopan) sebagai kepornoan, sebagai bagian dari kontrol publik atas praktik komunikasi. Contoh, kasus Justin Timberlake ketika berduet dengan Janet Jackson (2004) yang teralu ekspresif menarik korset Janet, sehingga bagian dada Janet sempat terlihat. FCC kemudian mengusut media yang bersangkutan yakni CBS dan MTV. Walaupun di AS sendiri pornografi bukanlah sesuatu yang dilarang, tayangan indecency tersebut melanggar aturan lain, yaitu aspek perlindungan anak, mengingat duet tersebut ditayangkan secara langsung serta dalam konteks kategori tayangan semua umur (olahraga). Maka, mengherankan bila kemudian pornografi di Indonesia ditempatkan dalam ranah personal serta dipertentangkan dengan kebebasan berkreasi. Pornografi dan kreativitas merupakan dua hal yang menurut hemat penulis berada pada konteks yang berada pada sisi receiver (penerima) pesan. Kreativitas adalaah upaya-upaya penuangan asa, karsa, dan seni seseorang yang kemudian menjadi pesan (messages) yang ditujukan bagi publik. Kreativitas adalah pesan yang bersifat personal. Sedangkan pornografi merupakan penuangan kreativitas yang dalam kapasitasnya sebagai pesan ia hendak ditujukan bagi audiens seluas-luasnya. Dengan demikian, pornografi merupakan pesan di mana receiver bersifat komunal. Mungkin saja suatu karya pada suatu saat termasuk kategori kreativitas, yakni ketika karya tersebut dalam kapasitasnya sebagai pesan ditujukan untuk personal, tetapi pada saat yang lain karya tersebut termasuk kategori pornografi, yakni ketika ia dalam kapasitasnya

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

13

sebagai pesan ditujukan untuk publik, di mana menurut norma publik sendiri karya tersebut dinilai sebagai bagian dari pornografi. Dengan kata lain, sesuatu disebut pornografi atau bukan adalah ditentukan oleh norma serta definisi yang ada pada masyarakat. 2. Pesan yang Mengguncang atau Menimbulkan Shock Pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock dapat berasal dari lima hal, yakni: a. Pesan yang menyerang. Contoh: pernyataan sejumlah pihak bahwa pada 2004 semua pasangan calon presiden menerima kucuran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), termasuk SBY (Waspada Online, 20 Juni 2007). Dalam diskursus ilmu komunikasi, pernyataan tersebut merupakan pesan yang menyerang kredibilitas SBY, karena pada saat yang sama ia tengah gencar menggalakkan pemberantasan korupsi. b. Pesan yang membunuh karakter seseorang. Pembunuhan karakter terjadi melalui pesan baik yang berisi informasi benar atau salah tentang seseorang sedemikian rupa dan terjadi berulang-ulang, sehingga audiens akan mendapati bahwa yang bersangkutan memiliki karakter dan sifat tidak baik. c. Visualisasi yang mengguncang. Contohnya adalah peliputan kecelakaan yang memperlihatkan

korban

bergelimpangan

karena

berniat

menampilkan

realitas

mengguncang. Visualisasi ini mengguncang masyarakat, tetapi kurang sensitif terhadap perasaan keluarga korban serta melanggar P3SPS. d. Tayangan kekerasan dan sadisme. Contohnya adalah acara televisi Smackdown yang ditayangkan stasiun yang ketika itu bernama Lativi. Acara tersebut memang meraih rating tinggi, namun kemudian membawa korban yakni banyaknya anak SD yang tewas karena

mempraktekkan

gerakan-gerakan

Smackdown.

Namun,

Lativi

menolak

menghentikan acara tersebut. Ketika tuntutan untuk menghentikan acara tersebut semakin membesar, barulah acara tersebut benar-benar dihentikan. e. Pesan mistis dan takhayul. Salah satu pesan tentang mistik dan takhayul yang kemudian menimbulkan guncangan sosial adalah isu dukun santet yang beberapa waktu lalu beredar di Sukabumi. Seseorang yang diinformasikan sebagai dukun satet, akan berujung pada kematian karena dikeroyok massa. Setelah tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, dan pihak kepolisian melakukan penyuluhan dan pengusutan tuntas, barulah stigmatisasi dukun santet perlahan menghilang.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

14

3.

Pesan yang Menghina SARA Pesan yang menghina SARA misalnya adalah kartun Nabi Muhammad yang beberapa

waktu lalu mengguncang dunia. Tidak hanya di Islam, kontroversi juga terjadi di kalangan Nasrani yakni dalam film “Davinci Code”, “The Last Temptation of Christ”, dan “Ten Commendements”. Khusus dalam pesan yang menghina SARA, keberatan dan tuntutan hukum selain ditujukan kepada pihak yang memproduksi pesan, juga dapat diajukan pada pihak yang mereproduksi pesan. Misalnya adalah apa yang terjadi pada Majalah “PETA”, yang beberapa waktu lalu menurunkan laporan utama soal kontroversi kartun Nabi Muhammad. Walaupun dalam laporan tersebut terlihat jelas bahwa PETA membela umat Islam, karena dalam laporan tersebut juga dimuat kartun Nabi Muhammad, maka atas tuntutan FPI, Pemimpin Redaksi PETA kemudian terjerat hukum.

M. Tanggung Jawab Sosial Pers William R. Rivers, Jay W. Jensen, dan Theodore Peterson dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (2003) mengatakan bahwa, paling tidak terdapat lima jenis tanggung jawab sosial yang dikehendaki oleh masyarakat modern dari media, yakni: 1. Media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komperehensif, dan cerdas.” Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. 2. Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Karenanya, media berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus forum penyelesaian masalah. Setiap masalah yang menjadi urusan publik dan berhubungan dengan publik disodorkan oleh media, untuk kemudian dibahas bersama dan dicarikan jalan keluar. Jadi, media benar-benar menjadi milik publik. Publik pun merasakan manfaat dengan kehadiran media. 3. Media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Syarat ini menuntut media untuk memahami karakteristik dan juga kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat terkait isi berita yang disajikan. Karenanya, media dituntut untuk mampu menafsirkan karakter suatu masyarakat --seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka mereka-- dan mencoba memahaminya. Dengan demikian, kelompok yang lain tahu gambaran tentang kelompok lain, lalu mencoba memahaminya. Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

15

Pemahaman demikian tentu saja memberi peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk memahami karakter masing-masing dan cara melakukannya. 4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena media merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga media harus “memikul tanggung jawab pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.” 5. Media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada masa sebelumnya. Alasannya, tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasi, media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

N. Batas-Batas Kebebasan Kebebasan mempunyai beberapa batasan agar manusia dapat mengendalikan pemikirannya mengenai kebebasan itu. 1. Faktor-Faktor dari Dalam Faktor-faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis. 2. Lingkungan Dibatasi oleh lingkungan, baik ilmiah maupun sosial. Lingkungan ini sangat menentukan pandangan kita mengenai kebebasan. Di setiap lingkungan yang berbeda, ada pandangan yang berbeda pula. 3. Orang Lain Dalam budaya Barat, Undang-Undang yang menentukan batasan kebebasan dan ia hanya menyoroti masalah sosial yang ada. Artinya, kebebasan seorang tidak boleh menodai kebebasan orang lain dan membahayakan kepentingan mereka. Setiap manusia memiliki kebebasannya masing-masing dan hal tersebut menjadi pembatas bagi kebebasan menusia yang lainnya. Hak setiap manusia atas kebebasan yang sama. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Ayat dua (2) dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

16

dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 4. Generasi-Generasi Mendatang Kebebasan juga dibatasi oleh masa depan umat manusia atau generasi mendatang. Misalnya kebebasan kita dalam menggunakan sumber daya sampai tingkat tertentu sehingga generasi mendatang juga bias menggunakan alam sebagai dasar kebutuhan hidupnya, atau istilahnya adalah sustainable development (pembangunan berkelanjutan)

O. Mencari Batasan Moral Louis Alvin Day, dalam Ethics in Media Communication (2006) menyarankan agar pertentangan antara implementasi kebebasan dan tanggung jawab sosial dapat diselesaikan melalui pencarian prinsip yang berfungsi sebagai batasan implementasi kebebasan. Setidaknya ada empat prinsip yang ia kemukakan, yakni: 1. Harm Principle Menurut prinsip ini kebebasan individu layak dibatasi untuk mencegah terjadinya tindakan menyakiti orang lain. 2. Paternalism Principle Menurut prinsip ini media sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Day mengistilahkan, “we are what we read/view”. Kita menjadi apa yang kita baca/ tonton. Karenanya muatan pesan media harus dikontrol sedemikian rupa sehingga hal-hal cabul atau yang merugikan masyarakat dapat dicegah. 3. Moralism Principle Menurut prinsip ini baik tidaknya moral ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh individu. Karenanya kebaikan individu tidak akan berarti bila kemudian masyarakat mengatakannya sebagai keburukan, begitu juga sebaliknya. 4. Offense Principle Menurut prinsip ini penyampaian pesan tidak boleh menimbulkan rasa malu, kegelisahan, dan kebingungan bagi orang lain.

P. Penguatan Deontologi Jurnalisme dan Batas-Batas Kebebasan Pers Publik berhak mendapatkan informasi yang benar, yang berasal dari jurnalis berprofesionalisme standar. Maka, diperlukan penjagaan kontrol mekanisme dari internal Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

17

profesi tersebut untuk menghindari krisis kepercayaan pada media. Selain itu, hal ini juga memperkuat deontologi jurnalisme. Penguatan deontologi jurnalisme dan batas-batas kebebasan pers adalah sebagai berikut.

Etika

masyarakat

yang

sadar

komunikasi,

bertujuan

merampingkan/

mengoptimalkan penggunaan saluran hukum untuk penegakan keadilan yang dapat memperbaiki kondisi struktural dominasi permainan hukum –bukan dengan kekerasan--; serta perluasan prosedur peraturan yang mempertimbangkan unsur-unsur budaya masyarakat sehingga ekspansi media dalam menyebarkan informasi dapat menyentuh pelaku media, professional, analis, ahli, dan konsumen informasi.

Q. Regulasi dan Pembentukan Komisi Etika komunikasi mendorong masyarakat menggunakan jalur hukum dengan tujuan menciptakan apresiasi hukum oleh masyarakat, kepercayaan terhadap media, dan kesadaran masyarakat terhadap produksi serta kualitas informasi. Kontrol terhadap media bersifat legal formal, maka dibuatlah komisi pemantauan informasi seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Ada pula lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Media Watch. B. Libois (2002: 154) mengkritik keberadaan komisi karena menurutnya komisi tidak cukup mandiri saat berhadapan dengan kekuasaan politik atau hukum, adanya bahaya kolusi antara pembuat regulasi dengan operator media, serta cengkeraman operator terhadap komisi cukup kuat.

R. Dilema Regulasi Publik Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Informasi yang disampaikan media massa dapat memengaruhi pandangan hidup, mulai dari segi sosial, budaya, hingga politik. Karena informasi selalu diinterpretasikan, dibuatlah regulasi publik. Terkadang, realitas tertentu memaksa menjadi opini, baik secara halus yaitu hegemoni atau secara kasar yaitu penekanan pihak yang demonstratif. Padahal, pers berperan memberi pemahaman mengenai dunia yang dapat menghormati pluralitas, yang mengarah pada pemahaman kritis dan mendidik. Hal ini memperlihatkan adanya deontologi profesi belum dapat menjamin informasi yang diberikan bersifat benar atau malah mengantar pada proses pembodohan.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

18

Maka, jelaslah regulasi media sangat diperlukan dalam beberapa situasi sebagai berikut. Dalam membantu konsumen mendapatkan informasi yang berkualitas, menjaga aturan agar lebih adil dengan cara melawan konsentrasi media tertentu, serta menjamin pluralisme yang merupakan bagian integral dari demokrasi. Regulasi untuk menjamin pluralisme memiliki keberagaman bentuk, yaitu guna menghindari dominasi suatu bidang terhadap bidang lainnya, menjamin memberikan pembedaan lingkup riil dengan kekhasan ekspresinya untuk tetap mendapatkan akses yang cukup representatif ke ruang publik, serta memungkinkan definisi politik menurut tatanan prioritas sehingga publik menjadi tempat penilaian hierarki. Ada berbagai macam regulasi publik. Regulasi bersifat privat ketika pelaksanaanya ditentukan oleh nurani pelaku komunikasi. Namun, regulasi dianggap bersifat publik saat pemerintah atau negara ikut campur. Regulasi prosedural dibutuhkan karena pers, terutama televisi, memperlihatkan cara peliputan, pengelolaan, dan presentasi yang terkadang kurang obyektif (kebohongan yang menonjol). Lembaga sensor yang seharusnya melakukan pengawasan dan penyaringan terhadap tayangan tidak layak tayang kurang berhasil melaksanakan perannya. Regulasi publik menjadi penting karena kecenderungan melemahnya pemaknaan realitas. Ketidakpedulian terhadap makna ini tidak lepas dari tekanan atau obsesi pada teknik presentasi, yang mengakibatkan dikorbankannya pesan pokok. Rasionalitas instrumen membawa media terlalu menekankan sarana. Akibatnya, sarana itu justru menjadi tujuan pada dirinya. Kondisi ini disebut juga “medium is the message” (McLuhan, 1964).

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

19

DAFTAR PUSTAKA Billy. 2011. “Rangkuman Pertemuan 9 & 10: Era Kebebasan Informasi yang Mengubah Iklim Pemerintahan/Organisasi”. Diambil pada 17 April 2015 dari http://billyysss.blogspot.com/2011/05/tugas-rangkuman-pertemuan-9.html Haryatmoko, D. 2007. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Logois, Boris. 2002. La Communication publique. Paris: L‟Harmattan. Purnama, Hasyim. 2013. “Dimensi Etika Komunikasi”. Diambil pada 17 April 2015 dari http://ueu5783.weblog.esaunggul.ac.id/2013/12/23/dimensi-etika-komunikasi/ Puspanurani, Agustina. 2013. “Etika Komunikasi Massa”. Diambil pada 17 April 2015 dari http://aginapuspa.blogspot.com/2013/04/etika-komunikasi-massa.html Rahmadani, Syahri. 2013. “Freedom of Expression”. Diambil pada 17 April 2015 dari http:// digitalmodern.blogspot.com/2013/06/freedom-of-expression.html (kutipan dari Etika Komunikasi oleh Haryatmoko) Sennett, Richard. 2006. The Culture of the New Capitalism. New Heven: Yale University Press. Supandi, Dede. 2013. “Kebebasan dan Tanggung Jawab”. Diambil pada 17 April 2015 dari http://waddewanabbiee.blogspot.com/2013/12/etika-sosial.html Teguh. 2013. “Kebebasan dan Tanggung Jawab”. Diambil pada 17 April 2015 dari http:// teguh-s--fpsi10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71045-Umum-Kebebasan%20dan%20 Tanggung%20Jawab.html

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

20

LAMPIRAN (diambil dari digitalmodern.blogspot.com/2013/06/freedom-of-expression.html) Regulasi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Pada Pasal 3 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dari keempat fungsi pers tersebut menurut Amartya Sen, ada tiga manfaat penting yang dapat diambil dari adanya kebebasan pers. Pertama, melalui pers kita dapat berkomunikasi dan lebih memahami dunia secara lebih leluasa. Kedua,menyuarakan aspirasi kalangan yang termarginalisasi yang merupakan

kontribusi

besar

terhadap

keamanan

manusia. Ketiga, menyebarluaskan

pengetahuan.[2] Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan mendapat informasi juga merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi. Dalam pendahuluan UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan asas-asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pengekangan apapun terhadap kebebasan pers. pemerintah juga tidak memiliki hak untuk campur tangan dengan media massa apapun alasannya[3] Agar dalam menjalankan kebebasan pers dengan ajeg, maka diberi aturan dalam pelaksanaan kebebasan pers seperti penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilakukan oleh pengadilan, tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta dengan hati nurani insan pers” Hal yang disayangkan ketika sudah adanya pembatasan tegas dalam kebebasan berkomunikasi, yakni dalam konteks ini kebebasan pers, masih saja sering terjadinya kebablasan. Dimana kebabalasan ini bukan hanya merugikan rakyat, melainkan pers itu sendiri, seperti pelaggaran asas praduga tak bersalah, pencemaran nama baik. Maka tidak heran jika kini sering ditemukannya berita-berita atau informasi-informasi fenomenal dan sensasional. Tidak jarang juga kita sering mendapatkan berita gosip seputar keluarga artis, dan bahkan ada pula media yang mengeksploitasi berita kekerasan dan pornografi. Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun hal itu tidak berlaku mutlak karena hak itu dibatasi oleh hak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan sistem pers tanggung jawab sosial yang dianut pers Indonesia. Dimana kebebasan pers diIndonesia mengemban Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

21

kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang pers.[4] UU pers yang dimaksud di sini ialah UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1. Berbicara mengenai kebebasan, tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab seperti yang sudah disebut pada paragraf awal. Dalam pers ditemui adanya Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KEJ PWI. dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia pasal 2 tercantum tanggung jawab pers, yakni “wartawan Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa dan kesatuan negara.” Makna membahayakan keselamatan dan keamanan negara pada pasal 2 adalah memaparkan rahasia negara atau militer yang ada di Indonesia. Jika hal ini terjadi, Indonesia telah melakukan kecerobohan yang luar biasa dan berakibat besar dalam rentang waktu dan kerugian dari berbagai sektor. Kebebasan berpendapat memang sudah diatur di UU pers. alangkah baiknya dalam sebuah kebebasan juga diselipkan etika-etika untuk mengawal pers agar tetap pada norma dan UU pers yang sudah ditetapkan. Jika hal tersebut dapat direalisasikan, maka kemerdekaan pers memang merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jangan pula kita lupakan, para pekerja pers perlu menyadari adanya tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksana kode etik profesi secara jujur dan bertanggung jawab.

10 Prinsip Kebebasan Berekspresi Sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh Free Speech Debate (http://freespeechdebate.com) dalam bentuk “10 Prinsip Kebebasan Berpendapat”. 1.

Kita semua manusia harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas.

2.

Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguangangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta.

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

22

3.

Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.

4. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia. 5. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan. 6. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan. 7. Kita menghormati orang yang meyakini/mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya. 8. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik. 9.

Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah.

10. Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Elvinaro,dkk. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung. Simbiosa Rekatama Media Johannesen, Richarrd L.. 1996. Etika Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset Mufid, Muhammad. 2009. Etika dan Filsafat Komunikasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group Sobur, Alex. 2001. Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani. Bandung. Humaniora Utama Press Sen, Amartya. 9 Mei 2004. Apa gunanya Kebebasan Pers?. Kolom TEMPO J. Usfunan, “Profesionalisme Pers dan Penegakan Supermasi Hukum” Jurnal Dakwah. Nomor.10 tahun VI ( Januari-Juni 2005),hlm. 51

Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers

23

View more...

Comments

Copyright © 2017 EDOC Inc.