Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara 1 STRATEGI

October 10, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Seminar Nasional Bahasa dan Budaya bertemakan Pemertahanan Bahasa ... Indonesia, prestise bahasa Inggris ataupun bahasa-...

Description

Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara

STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA-BAHASA NUSANTARA Aron Meko Mbete Fakultas Sastra Universitas Udayana

1. Pendahuluan Ancaman kepunahan bahasa-bahasa kecil telah menjadi persoalan internasional. Diramalkan oleh UNESCO bahwa dalam jangka waktu seabad lagi, 50% dari sekitar 6700 bahasa di bumi ini akan punah (Kompas, 14 April 2010). Ramalan itu tentu berlaku bagi sejumlah bahasa kecil Nusantara yang hanya didukung oleh segelintir penutur tua (lihat Ferguson dalam Bright, 1971:308-310), juga karena tidak memiliki tradisi tulis, akan punah pula. Suara-suara miris para akademisi, pecinta, dan pemikir kebahasaan dan kebudayaan pun sering didengungkan. Kondisi hidup bahasa-bahasa Nusantara yang dicoba dibedah dalam seminar nasional ini menyangkut nasib semua bahasa lokal atau bahasa daerah. Ratusan bahasa itu masih menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Perlu disadari bahwa bahasa-bahasa lokal (vernacular) atau bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang merupakan bahasa ibu itu, senasib dengan ribuan bahasa kecil lainnya di berbagai belahan bumi, sebagaimana juga bahasabahasa turunan Austronesia dan non-Austronesia di kawasan Asia Tenggara-Pasifik. Atas keprihatinan itu pula, UNESCO menetapkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegetiran dan kekhawatiran akan “nasib” bahasa, sastra, dan budaya lokal di banyak wilayah Nusantara, tampaknya belum begitu menyentuh dan menyadarkan sebagian besar anak bangsa dari keterlenaan budaya kontemporer; belum juga bangkit untuk menggali dan memberdayakan kembali warisan leluhur itu. Seminar Nasional Bahasa dan Budaya bertemakan Pemertahanan Bahasa Nusantara ini merupakan tanggapan akademis yang patut diapresiasi. Akan lebih diapresiasi lagi jika usai seminar ini, muncul langkah-langkah nyata dan pasti, baik yang bersifat akademis maupun praktis sehingga bahasa-bahasa Nusantara yang terancam mati dapat menggeliat dan “bernafas” kembali. Secara teoretis, bahasa-bahasa mati karena tidak digunakan lagi oleh penuturnya dalam interaksi dan komunikasi verbal dalam sejumlah ranah penting, terlebih lagi karena bermula dari tidak “diajarkan” lagi oleh orangtua kepada anak-anak. Masyarakat lebih memilih dan menggunakan bahasa-bahasa yang dinilai lebih prestisius, lebih bergengsi, lebih modern, lebih mendunia, terlebih lagi bahasa-bahasa yang secara instrumental lebih bernilai ekonomis (lihat Crawford, 1996; Sutjaja, 2006). Kondisi kebahasaan yang demikian ini patut dikaji, dikritisi, dan dibenahi. Dominasi bahasa-bahasa lain dalam kasus di Indonesia tentulah merujuk pada bahasa Indonesia, prestise bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa asing lainnya. Semuanya itu merupakan faktor dominan yang menciptakan situasi dan kondisi yang “mengancam atau membahayakan” hajat hidup bahasa-bahasa Nusantara, khususnya bahasa-bahasa kecil. Dalam perspektif sosiolinguistik dan ekolinguistik, keberagaman kode-kode lingual, baik sebagai bahasa, variasi-variasi, register-register (LindǾ and Bundsgaard, 2000; Halliday, 1979; 2003) maupun variasi dialek geografi, analog pula dengan keberagaman biota di lingkungan, merupakan realitas. Keberagaman juga menjadi hakikat kehidupan bahasa dalam suatu masyarakat. Dalam lingkungan hidup kebahasaan yang multilingual, saling memengaruhi antarbahasa dan antarkode dengan intensitas yang berbeda-beda, pasti terjadi. Secara teoretis setiap bahasa dan variasi yang ada di suatu lingkungan memiliki hak hidup yang sama. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa dalam dinamika dan realitas kehidupan masyarakat dan kebudayaan itu, daya hidup (vitality), kedudukan, fungsi social budaya, dan prestise antara bahasa dan atau antara variasi yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (Fishman, 1972). Di antara bahasa-bahasa, ragam bahasa, dan dialek itu ada yang sangat “energik”, lebih berpengaruh, bahkan sangat mendominasi. Bahasa-bahasa dalam perspektif linguistik historis dan ekolinguistik juga dipandang sebagai organisme: hidup, tumbuh, berkembang, berinteraksi, saling tergantung, saling memengaruhi, dan berubah. Sebagai organisme, bahasa atau kode-kode tertentu suatu ketika akan tergusur dan punah karena tekanan atau dominasi kekuatan luar. Ada satuan lingual seperti kata, afiks, ragam kalimat, wacana, bahkan bahasa tertentu yang sangat hidup, tumbuh, berfungsi, dan berkembang. Dalam kaitan dengan perspektif itu, perlu disadari bahwa bahasa hidup dalam jiwa manusia dan guyub tutur (Haugen 1972; 2003). Jika bahasa yang diwariskan antargenerasi itu oleh guyub tuturnya “digunakan secara kreatif” (band. Kridalaksana, 1985) atas dasar sikap positif dan apresiatif, niscaya bahasa itu akan hidup.

1

Magister linguistik PPs UNDIP Semarang, 6 Mei 2010

Jikalau bahasa-bahasa yang hidup itu menjadi “energi” dalam diri, dalam nalar, nurani, dan budi, dalam sistem kognisi dan syaraf kebahasaan (neurolinguistik), dan menjadi bagian integral dalam mental individu dan kolektif guyub tutur, niscaya bahasa-bahasa itu menjadi kompetensi (competence) kelinguistikan yang berwujud dalam performansi (performance). Dengan demikian, perubahan dan pergeseran bahasa-bahasa pada dasarnya sangat ditentukan oleh faktor internal, faktor sosial, dan faktor kognitif guyub tutur (Labov dalam Hwia, 2010:52). Bahasa yang benar-benar hidup, pasti menjadi bagian terpadu dari kemampuan lingual dan kelincahan verbal mendengar, berbicara, membaca, dan menulis (Halliday, 1979) guyub tutur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Dalam tautan ini, dimensi biologis, sosiologis, dan ideologis sebagai model yang dialogis (Bang dan DǾǾr, dalam Bundsgaard dan Steffensen, 2000) menjadi kekuatan yang sangat menentukan kehidupan bahasa. Ini berarti pula, bahasa yang hidup secara biologis, sosiologis, dan ideologis menuntut kesadaran, sikap positif, dan kreatif dalam penggunaannya. Diasumsikan, ideologi sebagai perekat relasi sosial mengikat anggota masyarakat secara bersama dengan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati secara kolektif (Thompson, 2003:18; Barker, 2004). Di dalamnya termasuk bahasa karena bahasa adalah fakta sosial dan sistem nilai yang ditetapkan secara sosial (Saussure, 1996:38). Adalah realitas pula bahwa penggunaan bahasa selalu berdimensi sosial langsung, bersemuka, dan berjarak jauh (pada bahasa lisan, bertelepon), dan tidak langsung atau tidak bersemuka (pada bahasa tulisan, SMS). Di dalamnya, kehidupan dan penggunaan bahasa pun ditata oleh kekuatan ideologi guyub tutur (speech community) ikhwal pentingnya bahasa bagi harkat kemanusiaan dalam jejaring sosial di lingkungan hidup tertentu. Sejak perkembangan bahasa Melayu, terlebih setelah bahasa Melayu dibenum menjadi bahasa nasional dan bahasa Negara, lingkungan kebahasaan di Indonesia berubah. Kehadiran bahasa Indonesia memang sangat penting bagi negeri ini. Situasi keekabahasaan (monolingualism), kecuali di kawasankawasan perbatasan bahasa, berubah menjadi lingkungan yang aneka bahasa (multilingualism). Masyarakat Indonesia berkembang menjadi masyarakat yang dwibahasawan, menguasai dan menggunakan lebih dari dua bahasa, baik dwibahasawan perorangan maupun sebagai kelompok guyub tutur (lihat Romaine, 1996). Identitas hidup keetnikan dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbedabeda (Tornborrow dalam Thomas & Wareing 2007:227-230) mencair dan berkembang menjadi masyarakat yang plural. Akan tetapi, selain hak hidup setiap bahasa dan ragam-ragamnya yang memang harus dijamin, kebersamaan dalam keaneragaman bahasa juga patut dirawat karena merawat keanekaan adalah merawat karakter dan citra keindonesiaan yang majemuk (band. Aszra, 2007). Patut diingatkan bahwa hak hidup bahasa juga tiada dapat dipisahkan dengan kewajiban ahli warisnya untuk merawat bahasa agar tetap hadir secara fungsional. Kemauan politik untuk menata dan menguatkan kembali “nafas” bahasa-bahasa Nusantara sebagai pilar kepribadian, jati diri, dan sumber daya kebudayaan hingga setakat ini belum tampak sebagai langkah-langkah penyelamatan secara lebih bermakna. Rancangan Undang-Undang Kebahasaan memang sudah ada, masih menunggu pengesahan. Akan tetapi, patut disadari bahwa persoalan kebahasaan dan kebudayaan Nusantara sesungguhnya kompleks dan pelik dalam kaitan fungsional dengan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Ketercerabutan akar lokal dan kerapuhan nasional masih menjadi persoalan. Bahasa, sastra, dan budaya lokal mulai dipinggirkan dan ditinggalkan oleh sebagian generasi muda. Di sisi lain, buta bahasa Indonesia dan buta huruf latin masih melanda sebagian besar anak bangsa. Lebih dari 22% warga bangsa tergolong miskin. Di dalamnya dapat dikaitkan juga dengan kemiskinan lingualkultural berskala lokal dan nasional yang juga masih mewarnai kehidupan bangsa ini. Selain itu, penguasaan bahasa asing untuk mampu bersaing pada era global juga masih menjadi bagian ketertinggalan bangsa. Rendahnya kesadaran akan adanya kekuatan bahkan keunggulan lokal sebagai pilar-pilar nasional dalam membangun bahasa, sastra, dan budaya Indonesia baru berbasis ilmu dan teknologi yang lebih kreatif di atas warisan yang ada, masih menjadi persoalan. Dalam kaitan dengan pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara, patut disadari bahwa sesungguhnya semua bahasa Nusantara berada dalam kondisi terancam. Keberadaan bahasa-bahasa Nusantara, baik bahasa-bahasa besar (dengan kebanggaan) tradisi tulis masa lalu dan dukungan penutur berjumlah besar, maupun bahasa-bahasa kecil yang tidak memiliki tradisi tulis dan hanya didukung oleh penutur berjumlah kecil, umumnya berada dalam kondisi keterancaman yang nyaris sama, meski kualitas ancamannya bebeda-beda. Pengalihan (transmisi) bahasa dengan kandungan nilai tradisi lokal dari generasi tua kepada generasi muda tersendat-sendat bahkan tidak jelas (lihat Sutjaja, 2006:3). Ancaman umum kepunahan bahasa-bahasa lokal, seperti disinggung di atas, sangat jelas berpangkal pada sikap kurangnya apresiasi dan rendahnya mutu penggunaan bahasa lokal generasi pewaris dan penerus bahasa, sastra, dan budaya Nusantara itu (Mbete, 2009).

2

Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara

Strategi jitu pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara, yang juga tidak dapat dipisahkan dengan strategi peningkatan kualitas (penggunaan) dan kuantitas penutur bahasa lokal, dan tentunya bahasa nasional, bahasa Indonesia, menjadi tantangan yang harus segera dijawab secara lebih konseptual dan operasional. Untuk itu diperlukan politik bahasa, khususnya Undang-Undang Kebahasaan yang berpihak juga kepada keberadaan bahasa-bahasa Nusantara. Politik bahasa nasional benar-benar menjamin kelanjutan hidup bahasa-bahasa lokal dan harus mampu mencegah kepunahan sebagian besar bahasabahasa Nusantara jikalau Bhinneka Tunggal Ika tetap terpelihara sebagai adicita (ideology) pengawal dan perawat kemajemukan bangsa. Perencanaan dan terutama ancangan pemberdayaan kembali bahasa, sastra, dan budaya lokal se-Nusantara secara terpadu, demikian juga ancangan pemberdayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara (lihat Moeliono, 1985), perlu dirumuskan kembali secara lebih cermat, berimbang, dan aplikatif. 2. Permasalahan Berkaitan dengan Seminar Nasional Bahasa dan Budaya yang bertema “Pemertahanan Bahasa Nusantara”, maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan kembali. Bagaimanakah strategi alternatif yang dapat dirumuskan dan diwujudkan dalam rangka pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara, sekaligus juga pengembangan bahasa Indonesia, dan kehadiran bahasa-bahasa asing lainnya di Indonesia agar bahasa-bahasa itu dapat bersanding hidup, fungsional, dan berkelanjutan pada masa yang akan datang? Sehubungan dengan masalah di atas, beberapa konsep berikut dicoba ditawarkan yakni: (1) pemantapan kedwibahasaan. Pemantapan secara fungsional kedwibahasaan bagi sebagian (besar) warga bangsa Indonesia, menjadi strategi penting yang layak dilakukan. Selanjutnya, demi tanggungjawab perguruan tinggi di bidang pemertahanan bahasa, sastra, dan budaya Nusantara diperlukan (2) keterjalinan substansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kebahasaan, (3) pengembangan kerjasama antarjurusan kebahasaan baik yang ada di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dengan lembagalembaga masyarakat. Selain kerjasama antarperguruan tinggi dengan lembaga-lembaga eksternal, (4) penerjemahan, penulisan, dan teknologisasi khazanah sastra dan budaya Nusantara merupakan langkah penting. Akan tetapi, karena bahasa yang hidup tidak dapat dipisahkan dengan kiblat hidup manusia dan masyarakat Nusantara sebagai ahli warisnya, maka (5) reorientasi kebahasaan dan kebudayaan anak bangsa di tengah derasnya arus bahasa dan budaya global, merupakan upaya yang patut diakukan. 3. Strategi Pemertahanan Bahasa-bahasa Nusantara Jika kita menerima sinyalemen, menyadari sungguh-sungguh persoalan kebahasaan, dan sepakat bahwa bahasa-bahasa Nusantara, demikian juga sastra dan budayanya, berada dalam situasi dan kondisi terancam, niscaya forum-forum akademis tidak lagi sebatas melakukan kajian ilmiah melainkan juga harus mampu merumuskan dan melakukan langkah-langkah nyata pencegahan. Sangat diperlukan strategi khusus guna mencegah gejala kepunahan bahasa. Upaya-upaya nyata “penyelamatan generasi muda bangsa” dari gejala ketercerabutan akar lokal dan nasional merupakan keniscayaan. Kondisi yang demikian ini tentu saja tidak dapat belangsung lama dan mendalam. Strategi dan langkah-langkah nyata pencegahan perlu dirumuskan secara lebih konseptual dan operasional. Berikut lima langkah dan upaya yang dapat dipertimbangkan demi kebertahanan bahasa-bahasa Nusantara. 3.1 Pemantapan Kedwibahasaan sebagai Pilihan Utama Penyebaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara dengan fungsi-fungsinya itu, telah memperkaya khazanah kebahasaan guyub tutur bahasa-bahasa Nusantara. Demikian pula kehadiran bahasa Melayu sebagai lingua franca sebelumnya, menambah kekayaan bahasa pula. Sebagian besar guyub tutur di pelbagai daerah yang sebelumnya umumnya ekabahasawan (monolingualism) berubah menjadi dwibahasawan (bilingualism) dalam arti menguasai dan menggunakan dua bahasa atau lebih (lihat Romaine, 1995). Kedwibahasaan perorangan semakin bertambah banyak dan intensif sehingga berkembang menjadi kedwibahasaan masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan itu, bahasa lokal yang juga menjadi bahasa ibu mulai ditinggalkan. Dengan demikian, upaya pemantapan kedwibahasaan merupakan pilihan yang tepat penting dan sangat strategis jikalau kita berikhtiar menyelamatkan sejumlah besar bahasa Nusantara. Setidak-tidaknya bagi bahasa-bahasa yang masih didukung oleh jumlah penutur dalam jumlah cukup besar, strategi pemantapan kedwibahasaan merupakan pilihan yang sangat penting.

3

Magister linguistik PPs UNDIP Semarang, 6 Mei 2010

Berbagi fungsi sosial budaya secara cukup berimbang antara bahasa-bahasa Nusantara dengan bahasa Indonesia pada sejumlah ranah pakai di habitat aslinya, merupakan salah satu kiat penting yang menopang kehidupan bahasa lokal, sekaligus juga bahasa Indonesia. Pencegahan gejala kedwibahasaan yang timpang dan “bocor” berupa perembesan dan dominasi berlebihan bahasa Indonesia pada ranahranah pakai tertentu, atau juga sebaliknya, menjadi bagian dari tugas pemantapan kedwibahasaan yang fungsional. Dalam konsep dan konteks kedwibahasaan yang mantap itu, salah satu bahasa asing (Inggris, Jepang, Mandarin, Rusia, Perancis, Korea, dan laiannya), juga menjadi pilihan yang memperkaya kedwibahasaan masyarakat Indonesia. Pergaulan antarbangsa dan perdagangan global membutuhkan sarana komunikasi verbal. Pembenahan kurikulum pengajaran dan pembelajaran bahasa daerah, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa asing lainnya, merupakan upaya menanamkan dan memantapkan kedwibahasaan. Selain guru bahasa daerah dan guru bahasa Indonesia yang kompeten dan profesional, pengembangan bahan pembelajaran yang lebih kreatif, terlebih lagi peningkatan mutu proses pembelajaran bahasa daerah, merupakan upaya nyata yang patut diwujudkan. Seperti disinggung di atas, orientasi ujian akhir sekolah dan ujian nasional memang tetap sangat penting antara lain demi pengendalian mutu dan pemetaan masalah pembelajaran bahasa. Akan tetapi, orientasi ujian yang berlebihan hanya demi kelulusan dan prestise sekolah sehingga menghalalkan segala cara, telah merusak dan mengerdilkan tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ujian praktik kebahasaan yang juga hanya demi kelulusan perlu ditata kembali sehingga kemahiran berbahasa lokal dapat menunjang pengembangan kemahiran berbahasa Indonesia ataupun berbahasa asing; demikian pula sebaliknya. Dimensi universal bahasa mendasari dan menunjang upaya pencapaian tujuan belajar bahasa yakni kemampuan berbahasa. Kedwibahasaan yang mantap dan berimbang mengandung makna bahwa sebagian besar anak bangsa, khususnya generasi muda, dikondisikan untuk menguasai dan menggunakan dua atau tiga bahasa. Pertama, menguasai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mengemban sejumlah fungsi, baik fungsi pemersatu, pembentuk identitas, penguat jati diri keindonesiaan yang berbeda dari bangsa lain, maupun fungsi-fungsi kultural lainnya. Aneh, jikalau seorang anak bangsa hanya terampil berbahasa asing misalnya bahasa Inggris, atau juga hanya terampil berbahasa daerah misalnya berbahasa Jawa, namun tidak terampil berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa ilmu pengetahuan, bahasa teknologi mutakhir, dan sumber kreasi seni Indonesia. Kedua, menguasai bahasa lokal atau bahasa daerah bagi generasi muda juga sangat penting karena bahasa daerah adalah sarana primordial (Masinambow, dalam Rosidi, 1999:11) yang tidak boleh diabaikan begiru saja. Patut disadari bahwa bahasa, termasuk bahasa-bahasa daerah, adalah “sarang” kebudayaan, cermin kekayaan rohani lokal, dan jalinan jiwa dengan generasi sebelumnya. Di jenjang lokal, bahasa daerah adalah penyatu, penanda jati diri keetnikan, penunjang kehidupan bahasa nasional, bahkan wadah pengetahuan kelokalan, sumber daya seni-budaya lokal, perekam kearfan lokal, dan pengetahuan keteknikan tradisional. Kekayan lokal itu masih layak digali dan diberdayakan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru berbasis lokal. Ketiga, sebagian warga masyarakat Indonesia juga harus menguasai salah satu bahasa asing, baik dalam membangun jaringan komunikasi antarbangsa, pengembangan dan penyebaran kekayaan budaya Nusantara, maupun demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dinamika kedwibahasaan itu ada gejala kebahasaan yang menarik untuk dikaji. Dewasa ini, sebagian generasi baru masyarakat bahasa Nusantara sedang tumbuh gejala baru bahasa ibu. Jikalau generasi sebelumnya pada umumnya memiliki bahasa ibu bahasa daerah, dewasa ini sudah banyak anak bangsa yang bergerak menuju bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu (BIBD>BIBI). Ini adalah gejala pergeseran yang menarik, sekaligus tantangan bagi keberadaan, hak, dan daya hidup bahasa-bahasa Nusantara, baik bahasa-bahasa besar seperti bahasa-bahasa Jawa, Sunda, Batak, Madura, Bali, dan Bugis, maupun bahasa-bahasa kecil. Dengan kata lain, ke depan ada kecenderungan kuat bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu bagi seluruh warga bangsa Indonesia jika strategi pemantapan kedwibahasaan tidak berhasil diwujudkan. Jika gejala ini semakin kuat, sudah dapat diramalkan suatu masa nanti, bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama, bahasa ibu, dan bahasa tunggal bagi sebagian besar bahkan seluruh warga bangsa Indonesia. Ini berarti secara pelan namun pasti, “pemusnahan” terhadap bahasa-bahasa Nusantara (language genocide), tentu juga sastra dan budaya lokal yang diwadahinya, akan berlangsung secara intensif. Dalam kondisi seperti yang dipaparkan di atas, tampak jelas bahwa bahasa-bahasa Nusantara semakin lemah daya hidupnya karena tidak ada tradisi tulis yang dikembangkan, terutama tidak berfungsi lagi di habitat aslinya. Jumlah pendukung dan penuturnya kian menyusut. Seiring dengan itu, pudar pula sikap menghargai bahasa, sastra, dan budaya lokal sebagai warisan budaya leluhur. Jika “nafas” budaya lokal yang juga diwadahinya kian melemah, niscaya mati suri bahasa-bahasa Nusantara sudah dan sedang 4

Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara

berlangsung serius. Pergeseran bahasa daerah oleh kekuatan bahasa Indonesia, bahkan juga oleh bahasabahasa asing dan budaya asing, sudah mulai terjadi secara meluas. Dengan demikian, penelitian dan pemetaan tematis tentang profil bahasa I, II, dan III dengan repertoar dan register misalnya, menjadi upaya awal yang sangat penting dalam kerangka pemantapan kedwibahasaan. Sesungguhnya makhluk manusia dikaruniai bakat kebahasaan; bakat untuk menguasai lebih daripada satu bahasa. Hal ini terbukti di sekitar kita ada sejumlah polyglot. Jika kemampuan kebahasaan (language competence) dibangun secara tepat dan efektif, dibina oleh kemantapan pola interaksi verbal yang teratur dan sarat makna kultural antara orangtua-anak, didukung pula lingkungan ketetanggaan yang tetap interaktif, komunikatif, dan akrab secara verbal, niscaya kedwibahasaan akan tumbuh dan berkembang dari keluarga dan tetangga sebelum mengikuti pendidikan formal. (Interaksi verbal orangtuaanak disoroti karena dominasi media elektronik telah merampas kemesraan relasi antaranggota keluarga). Atau juga, jika pembelajaran bahasa ditata dengan kurikulum yang tepat dan dengan dampingan guruguru bahasa lokal, bahasa Indonesia, serta bahasa-bahasa asing yang bermutu dan profesional pula, niscaya penguasaan dan penggunaan bahasa pertama, kedua, dan ketiga, dapat tercapai. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, niscaya kedwibahasaan yang mantap dan berimbang bukan hanya “impian” melainkan menjadi kenyataan. Jika strategi ini benar-benar berhasil dan berkelanjutan, diprediksi kondisi lingual-kultural ini mampu menjamin keberadaan bahasa-bahasa Nusantara, menjamin perkembangan bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Ini adalah upaya nyata demi pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara, pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing bagi masa depan bangsa yang majemuk ini. Dengan strategi kedwibahasaan pula, hak lingual dan kultural warga negara-bangsa yang plural dapat dilindungi dan dijamin (lihat Kymlicka, 2003). 3.2

Keterjalinan Substansi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kebahasaan

Pilihan kedua ini ditawarkan kepada perguruan tinggi kebahasaan. lembaga perguruan tinggi, khususnya fakultas-fakultas ilmu budaya atau fakultas sastra, fakultas pendidikan bahasa dan seni dengan programprogram studi kebahasaannya, perlu mengembangkan kerjasama. Egoisme kelembagaan patut dijauhkan. Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan pakar-pakar kebahasaan, termasuk calon pengelola pembelajaran bahasa di pelbagai jenjang dan jalur pendidikan formal, penataan kembali fungsi-fungsi secara terpadu tritugasnya itu merupakan modal pemberdayaan bahasa-bahasa Nusantara pula. Dalam kaitan dengan tugas pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara, keterkaitan fungsi tridarma, dalam arti ada jalinan substansi darma pendidikan linguistik, penelitian linguistik, dan pengabdian kebahasaan, merupakan pilihan yang layak ditawarkan demi kebertahanan hidup bahasa-bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa asing di Indonesia. Membentuk sarjana, juga magister dan doktor linguistik yang lebih “organis”, yang selama mengikuti pendidikan formal telah menyatu dengan persoalanpersoalan kebahasaan di lingkungannya, ditawarkan untuk berlangsung dalam konteks tridarma pula. Yang perlu dicegah adalah bahwa antara fungsi pendidikan dan fungsi penelitian, serta pengabdian berlangsung secara sendiri-sendiri, tanpa ada kaitguna satu dengan yang lainnya. Muara baru keterpaduan proses tridarma perguruan tinggi perlu dijangkau. Pendidikan nilai-nilai kebahasaan juga masih perlu digugat, jikalau dikaitkan dengan sikap negatif terhadap bahasa daerah, atau bahasa Indonesia dibandingkan dengan sikap lebih apresiatif terhadap bahasa-bahasa asing. Lebih tingginya minat studi bahasa-bahasa asing yang berlandaskan pragmatisme memang wajar. Akan tetapi, semakin keringnya peminat belajar bahasa daerah dan atau bahasa Indonesia, (kecuali di fakultas-fakultas keguruan karena didorong untuk menjadi guru), harus diposisikan sebagai persoalan sikap kebahasaan berskala nasional. Kondisi mental kebahasaan dan kebudayaan ini tidak dapat dibiarkan karena mengusik pula rasa kebangsaan Indonesia. Realisasi program pendidikan kelinguistikan umumnya belum menunjukkan hubungan substansialfungsional dengan darma penelitian atau sebaliknya, apalagi dengan darma pengabdian kebahasaan kepada masyarakat, baik bahasa daerah yang sangat banyak itu, maupun bahasa Indonesia, serta bahasabahasa asing. Bahan pembelajaran linguistik bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing hanya bersumber dari pustaka dan dosen, kurang diperkaya dengan hasil-hasil penelitian tematik dan mutakhir. Bahkan, masih ada kesenjangan antara pembelajaran linguistik dan pembelajaran bahasa, dengan persoalan kebahasaan di masyakarat. Penekanan pada penguasaan kode lingual dengan sistemnya secara berlebihan, bukan fungsi bahasa (Kridalaksana, 1991), berkaitan dengan ketidakterjalinan tridarma pula. Saling melengkapi dan saling menginspirasi antara darma pendidikan linguistik, seperti juga ilmu sastra, dengan darma penelitian, dan darma pengabdian kepada masyarakat, merupakan keterjalinan, keterkaitan, dan keterpaduan yang sangat penting khususnya demi pemecahan masalah-masalah 5

Magister linguistik PPs UNDIP Semarang, 6 Mei 2010

kebahasaan di masyarakat. Keterjalinan ini penting dalam mendidik sarjana, magister dan doktor linguistik yang peka dan peduli pada ancaman kehidupan bahasa-bahasa Nusantara, persoalan-persolan bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajaran bahasa dan sastra asing. Arah dan payung umum penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi justru memperkaya dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan linguistik. Koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antarprogram studi kebahasaan, baik program studi bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun dengan bahasa-bahasa asing yang ada di pelbagai perguruan tinggi, perlu dimanfaatkan dan ditingkatkan. Egoisme, bahkan rasa superioritas program studi bahasa asing tertentu, tanpa memedulikan “nasib” bahasa daerah, atau juga bahasa Indonesia yang menjadi bagian dari jati dirinya, masih ada di lembaga-lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian yang terpadu dalam arti berkaitan dengan proses dan bahan pembelajaran linguistik atau pembelajaran bahasa, dengan topik-topik penelitian perlu digagas dan ditata ulang. Payung umum dan arah penelitian linguistik atas bahasa-bahasa Nusantara, baik linguistik murni maupun terapan yang lebih interdisipliner, perlu digagas dan dikembangkan kembali agar berkaitguna dengan tema pengabdian kebahasaan guyub tutur bahasa-bahasa Nusantara. Rintisan pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Bahasa beberapa tahun silam, perlu dilanjutkan dengan lebih banyak melibatkan perguruan tinggi. Peta demografi kebahasaan, gambaran tentang repertoar, jenjang kebutaan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan buta huruf latin, merupakan contoh persoalan yang layak dikaji, di samping aspek-aspek gramatikal, leksikografis, dan fonologis. Dengan kata lain, topik-topik yang dipelajari, yang didiskusikan dalam perkuliahan dapat menjadi topik-topik skripsi, tesis, dan juga disertasi, masing-masing dengan rekomendasi yang aplikatif. Di antara rekomendasi hasil penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi, demikian pula rekomendasi hasil penelitian para dosen baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan prioritas pada bahasa-bahasa kecil yang nyaris punah, dapat menjadi salah satu sumber topik pengabdian kebahasaan bagi masyarakat. Ada kesan, selain belum adanya keterpaduan atau keterkaitan antara tridarma perguruan tinggi dengan aneka persoalan masyarakat, atau juga antara proses pendidikan akademis di bidang kebahasaan atau linguistik khususnya, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan-perguruan tinggi di lingkungan tertentu, masih berlangsung sendiri-sendiri, tanpa kordinasi dan sinkronisasi. 3.3

Kerjasama Kelembagaan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga Tradisional

Bahasa yang hidup adalah bahasa yang digunakan, tidak juga hanya sebatas sarana komunikasi praktis. Sejumlah ranah pakai sangat menentukan kehidupan bahasa. Secara fungsional, bahasa yang benar-benar hidup itu secara taat asas digunakan dalam ranah keluarga, ranah ketetanggaan, ranah adat dan tradisi, serta ranah agama. Jikalau bahasa Indonesia mendominasi ranah-ranah perkantoran dan lingkungan perkotaan di seluruh wilayah Tanah Air, adalah juga adil jikalau pada ranah-ranah keluarga di desa, ranah adat, tradisi, dan ranah agama, diperani oleh bahasa-bahasa Nusantara. Dengan demikian ada perimbangan fungsi antara bahasa-bahasa Nusantara dengan bahasa Indonesia. Di sisi itu, bahasa asing berfungsi dalam komunikasi, transaksi, dan perdagangan bebas lintas negara, selain sebagai pintu masuk dan keluar ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar dan dari dalam. Fungsi sosial budaya bahasa-bahasa Nusantara pada ranah adat dan agama, perlu diwujudkan kembali. Dalam kaitan ini, lembaga-lembaga tradisional dan keagamaan besar di pelbagai wilayah Tanah Air, layak didorong untuk turut “menyegarkan nafas” bahasa-bahasa Nusantara di habitat asilnya. Para pemimpin adat dan lembaga tradisional perlu diajak untuk menghidupkan kembali bahasa lokalnya. Demikian juga para pemimpin agama memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan. Sebelum tahun 1970-an, di kalangan agama-agama tertentu, bahasa-bahasa Nusantara pernah digunakan secara cukup mendalam dalam aktivitas keagamaan sebelum diganti dengan bahasa Indonesia. Umat beragama di Jawa, baik Islam maupun Kristen misalnya, berdoa dan bernyanyi dalam bahasa Jawa terasa lebih menyentuh nurani tinimbang berdoa dalam bahasa Indonesia. Demikian pula sejumlah tetua di Lio, Flores Tengah, dan di Timor Tengah Utara yang kebetulan beragama Katolik, berdoa dan bernyanyi dalam bahasa daerah mereka terasa lebih khusuk. Kita juga tidak mengingkari bahwa sebagian warga bangsa Indonesia yang memang telah menguasai bahasa Indonesia, terasa lebih khusuk berdoa dalam bahasa Indonesia saat membangun relasi yang transedental dengan yang Mahakuasa. Era otonomi daerah yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini sesungguhnya menjadi kesempatan emas bagi lembaga-lembaga kebahasaan dan kebudayaan, masyarakat lokal, lembaga adat, perguruan tinggi di daerah, khususnya lembaga penelitian dan pengabdian untuk bekerjasama dengan 6

Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara

pemerintah daerah dan secara sangat khusus dengan lembaga-lembaga adat Nusantara. Landasan konstitusional, UUD 1945, menuntut juga kewajiban dan tanggungjawab guyub tuturnya untuk memelihara bahasanya sehingga pemerintah, khususnya pemerintah daerah bergayut untuk menyediakan sarana dan prasarana. Bahasa-bahasa lokal hanya bisa hidup di lingkungan asalnya, selain di kantongkantong baru transmigrasi, jika masyarakatnya giat memberdayakannya kembali. Ritual-ritual adat di lingkungan budaya lokal yang menjadi kebanggaan bangsa yang majemuk, hanya dapat diselenggarakan secara tepat, “layak”, dan lengkap jikalau menggunakan bahasa lokal, bukan bahasa Indonesia. Penekanan ini penting karena banyak ungkapan yang mewadahi ritual perladangan dan adat pernikahan yang sebelumnya kaya dengan paralelisme semantik misanya (lihat Fox, 1988), kini hadir dalam bentuk campuran dengan bahasa Indonesia (lihat Bagus dkk, 1998). Gejala terakhir ini kerap muncul dalam masyarakat lokal dewasa ini. Pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah melalui lembaga-lembaga terkait seperti Pusat Bahasa, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di daerah. Masyarakat penutur dan pendukung bahasa-bahasa Nusantara sebagai ahli waris nilai-nilai adiluhung itu harus bangkit dan berinisiatif menghidupkan kembali bahasa, sastra, dan budayanya. Momentum nasional dan daerah saat memperingati Hari Proklamasi, Hari Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan, hari ulang tahun provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga Hari Bahasa Ibu Internasional, merupakan kesempatan terbaik untuk menggalakkan penggunaan bahasa lokal. Bentuk-bentuk kegiatan kebahasaan berupa sayembara menulis cerpen dan puisi, lomba berceritera dan berpuisi, drama, dan sebagainya, sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra daerahnya. Demikian pula hari-hari besar keagamaan dapat dijadikan momentum baru untuk menghidupkan kembali bahasa, sastra, dan budaya lokal, di samping bahasa dan sastra Indonesia. Sejumlah daerah seperti di Jawa dan Bali, cukup sering menyelenggarakan kegiatan sastra dan seni daeah yang merangsang penggunaan bahasa-bahasa daerah itu. Hari bahasa Jawa, hari bahasa Madura, atau Hari Bahasa dan Budaya Nusantara misalnya memberi harapan baru bagi bahasa daerah. Sarana primordial dalam pelbagai dimensi kehidupan kelokalan khususnya segi-segi bahasa, sastra, dan budaya daerah, layak dikembangkan. Dengan demikian, gejala ketercerabutan akar lokal dapat dicegah di kalangan generasi baru. 3.4

Penerjemahan, Penulisan, dan Teknologisasi Khazanah Budaya Nusantara

Penerjemahan kekayaan budaya lokal ke dalam bahasa Indonesia, selain bertujuan untuk menyebarluaskan dan memperkaya budaya Indonesia, juga meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Akan tetapi, arah penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ke dalam bahasa Indonesia, baik ilmu pengetahuan praktis maupun teknologi dari negeri maju ke dalam bahasabahasa daerah besar, juga merupakan pilihan lain yang tidak kalah pentingnya. Terjemahan pengetahuan praktis dan teknologi tertentu dari bahasa asing ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Batak, Madura, Bali, Bugis misalnya, dapat merangsang perkembangan dan kehidupan bahasa-bahasa lokal itu. Jumlah karya terjemahan dari bahasa Indonesia atau bahasa asing ke dalam bahasa lokal tidak mesti banyak, namun bermutu dan tentunya bermanfaat sebagai pengalih IPTEK. Karya-karya terjemahan yang bermutu bermanfaat ganda. Pengetahuan masyarakat lokal bertambah dan bahasa-bahasa lokal berkembang pula. Sebagai contoh sederhana misalnya, kehadiran karya tulis tentang teknologi pengembangbiakan dan pengolahan bambu sebagai sumber daya alam dan hasil budaya bambu lokal Jawa yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau pun dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal lainnya yang juga memiliki budaya bambu sangat bermakna secara lingual-kultural. Pustaka-pustaka kecil dan praktik terjemahan lintas bahasa lokal itu memperkaya budidaya bambu pada masyarakat bahasa Nusantara lainnya. Dengan demikian, karya tersebut dapat menunjang pemberdayaan kembali aspek teknologi tradisional tertentu yang potensial dan prospektif di samping meningkatkan daya hidup bahasa Nusantara. Terjemahan seperti itu merupakan langkah nyata pemberdayaan bahasa-bahasa Nusantara. Selain isi IPTEKS, karya terjemahan mempercepat penguasaan IPTEKS masyarakat lokal, sekaligus juga merangsang masyarakat lokal untuk mengembangkan kebudayaan dan bahasanya. Penulisan bahan bacaan dan bahan pembelajaran formal dan informal tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan bacaan dewasa, dapat bersumber dari khazanah budaya lokal. Budaya lokal Nusantara sangat kaya namun mulai tenggelam di tengah maraknya dan derasnya arus budaya global. Bahan bacaan dan bahan pembelajaran bermuatan kekayaan budaya lokal di pelbagai wilayah Nusantara menjadi sumber inspirasi penulisan yang tak pernah kering. Setiap masyarakat etnik di Nusantara ini memiliki 7

Magister linguistik PPs UNDIP Semarang, 6 Mei 2010

tradisi lisan. Aneka potensi budaya lokal seperti mitos, legenda, fabel, dongeng, cerita-cerita rakyat, kisah-kisah, sejarah, bahkan biografi tokoh-tokoh lokal, merupakan sumber penulisan kreatif, baik dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris. Kelisanan lokal berkembang menjadi budaya tulis di sisi kelisanan modern yang lebih teknikal. Khazanah budaya Nusantara itu tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada anak-anak dan masyarakat Nusantara lainnya, atau juga tidak hanya ditulis dalam bahasa asing untuk “dikomodifikasikan dan dijual” ke mancanegara, melainkan juga layak ditulis kembali dalam bahasa lokal itu sendiri. Sesungguhnya masyarakat dan generasi muda Nusantara haus akan bacaan-bacaan bermutu yang diterjemahkan dan ditulis kembali, baik dalam bahasa ibunya, dalam bahasa Indonesia, maupun dalam bahasa asing. Kemasan dwibahasa atau tribahasa bahan bacaan yang demikian itu mengungkapkan wajah keanekabahasaan, sekaligus menanamkan nilai-nilai adiluhung dan nilai-nilai kemajemukan bangsa. Jikalau bahan-bahan itu ditulis dalam dua atau tiga bahasa dengan ragam anak-anak, rasa bangga, apresiasi, dan sikap positif atas kekayaan lokalnya akan tumbuh pada generasi muda Indonesia. Kita kebanjiran bahan bacaan terjemahan dan saduran dari bahasa asing, namun kita justru miskin dengan bacaan-bacaan asli Nusantara. Padahal, jikalau khazanah budaya Nusantara itu dikemas kembali secara khusus dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, nilai komoditas produk budaya itu mengharumkan pula bangsa Indonesia di tengah perkembangan budaya global. Teknologisasi kekayaan bahasa, sastra, dan budaya Nusantara merupakan pilihan lain yang lebih merangsang anak-anak, remaja, dan generasi muda untuk memahami dan menikmati kembali kekayaan budaya Nusantara. Kekayaan tradisi lisan kita perlu diprioritaskan. Karya-karya sastra, mitos-mitos, legenda-legenda, dongeng-dongeng, dan cerita-cerita rakyat, dapat direproduksi dengan menggunakan teknologi mutakhir. Produk dan kemasan audiovisual baru berupa video, CD, kaset-kaset rekamanrekaman lainnya, perlu dilakukan secara lebih profesional dan industrial. Penggunaan teknologi ini lebih cepat diterima oleh generasi muda sesuai dengan kemajuan. Media eletronik khususnya televisi nasional dan lokal, televisi republik Indonesia (TVRI) dan televisi swasta, dapat berperan lebih besar dan lebih dalam lagi untuk turut melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Nusantara. Harus diakui bahwa penayangan kegiatan-kegiatan sastra, seni-budaya Nusantara dalam kemasan media elektronik pasti lebih menarik dan lebih merangsang anak-anak dan remaja Nusantara untuk menikmatinya agar tontonan bagi mereka tidaklah didominasi oleh budaya asing. Dengan demikian, tayangan yang informatif dan edukatif itu dapat menanamkan nilai-nilai kelokalan dan keindonesiaan, sekaligus juga mengembangan imajinasi dan membangun karakter anak dan remaja Nusantara. Era otonomi daerah juga diharapkan menyadarkan adanya kewajiban masyarakat bahasa daerah sendiri untuk bangkit menghidupkan kembali bahasa, sastra, dan budaya daerahnya, selain bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sebagai ahli waris nilai-nilai adiluhung, pemertahanan bahasa, sastra, dan budaya Nusantara sudah selayaknya menjadi tanggung jawab masyarakat bahasa di Indonesia. Prakarsa untuk memulai dan meneruskannya juga tetap menjadi tanggung jawab masyarakat dengan dampingan efektif lembaga pengabdian pada masyarakat. Akan tetapi, pemerintah daerah tetap harus memfasilitasi, terutama regulasi yang menjamin dan mampu menciptakan iklim budaya yang kreatif, menunjang kegiatan bahasa, sastra, dan budaya lokal dan nasional. Strategi pemertahanan bahasa Nusantara secara teknologis membutuhkan keterlibatan masyarakat pendukung bahasa lokal. Untuk itu, harus ada inisiatif dan prakarsa dari bawah (bottom up). Gayung itu bersambut dengan program dari atas khususnya lembaga-lembaga di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (top down), secara khusus Pusat Bahasa, Balai-balai Bahasa, dan Kantor-kantor Bahasa, dijembatani oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga adat dan budaya Nusantara. Keterlibatan banyak pihak secara koordinatif dan konsultatif, sangat menentukan keberhasilan pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara. 3.5 Reorientasi Kebahasaan dan Kebudayaan Nasional Jati diri manusia dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tidak hanya dimarkahi secara lingual dengan bahasa Indonesia dan simbol-simbol lainnya, melainkan juga dengan bahasa, sastra, dan kekayaan budaya Nusantara yang hidup dan berfungsi. Pemahaman warga bangsa akan keberadaan dan terlebih akan fungsi dan makna, baik bahasa Indonesia maupun bahasa lokal atau bahasa ibu dengan kandungan nilai-nilai warisan leluhur, adalah juga kesadaran akan jati diri sebagai manusia dan bangsa Indonesia. Betapapun mahirnya seseorang menguasai bahasa asing manapun, patut disadari pula bahwa

8

Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara

bahasa, sastra, dan budaya asing itu tidaklah “membentuk, memarkahi, dan memperkuat” jati diri manusia dan bangsa Indonesia. Ibarat layang-layang yang terbang tinggi dengan jalinan temali, ia harus tetap terikat kokoh di persada Nusantara. Ibarat burung rajawali yang terbang tinggi menjelajahi bumi, tatkala senja datang ia juga harus kembali ke sarang bumi Nusantara. Inilah bagian terdalam rasa keindonesiaan yang layak disadarkan kembali di tengah derasnya arus dan gerusan budaya global. Teknologi transportasi, terlebihlebih kemudahan dan kecepatan teknologi komunikasi dan informasi setakat ini memang membuka ruang jelajah yang kian luas. Daya jelajah dan rentang hidup ragawi anak bangsa, terlebih daya dan ruang jelajah mental dalam dunia maya memang menembusi sekat-sekat negara-bangsa di pelbagai belahan bumi. Akan tetapi, kiblat dan pijakan jiwa-raga sebagai anak bangsa pasti harus tetap kokoh di ruang nyata di sekitaranya karena telah berlangsung lama dalam perjalanan waktu dan sejarah, serta akan tetap berlanjut di Bumi Nusantara. Ini adalah pilihan pasti kehidupan manusia dan bangsa Indonesia. Sikap kosmopolitan pada hakikatnya memang tidaklah dipasung. Akan tetapi, pijakan hidup yang bernilai kesejarahan, kebudayaan, dan lingkungan hidup nyata sebagai bangsa Indonesia, adalah pilar-pilar penyangga kepribadian dan kekuatan bangsa Indonesia yang majemuk dengan karakternya yang unik. Globalisasi kehidupan, dalam arti penyerapan pelbagai elemen kebudayaan manapun yang memperkaya kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, memang menjadi kemestian, sepanjang melewati saringan yang ketat ikhwal kepantasan dan kelayakannya. Dalam bidang kebahasaan, seperti telah disinggung di atas, kemahiran berbahasa asing manapun, selain membangun jejaring antarbangsa, pada kenyataannya memang memperkaya bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara. Akan tetapi membanjirnya kata, istilah asing, dan ungkapan-ungkapan asing yang sesungguhnya potensial dalam khazanah kebahasaan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah, adalah gejala adanya krisis jati diri. Sikap gemampang yang meremehkan warisan masa lalu, patut dikoreksi untuk kembali ke akar lokal dan nasional. Titik balik dan arah kiblat kelokalan di bidang bahasa dan budaya, juga tetap sangat penting bagi bangsa ini. Dalam skala nasional, penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia merupakan pilihan wajib yang tidak dapat ditawar lagi. Akan tetapi, pada skala lokal, penguasaan dan penggunaan bahasa lokal atau bahasa daerah bagi sebagian (besar) anak Indonesia, adalah juga pilihan lain yang tak kalah penting. Perilaku kebahasaan yang semena-mena mencampurkannya secara mendalam dengan unsur-unsur leksikal dan gramatikal bahasa Indonesia atau juga bahasa asing, demikian pula sebaliknya, adalah fenomena yang dapat digolongkan sebagai krisis jati diri pula. Kesadaran dan pilihan kiblat yang membangun sikap dan perilaku kebahasaan ini, hanya dapat ditanamkan sejak dini dalam kehidupan keluarga Indonesia, masyarakat, dan secara khusus melalui pendidikan formal. 4

Penutup

Kita mungkin “terpaksa” mengikhlaskan punahnya sejumlah bahasa kecil Nusantara yang kini sedang sekarat seperti juga terhadap sejumlah bahasa yang memang sudah punah. Selain hanya ditutur dan didukung oleh segelintir penutur, daya hidupnya tanpa guyub tutur memang mustahil. Akan tetapi, sejumlah bahasa besar Nusantara, antara lain bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Lampung, bahasa, Madura, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Bali, dan tentunya sejumlah bahasa Nusantara lainnya, tidaklah kita ikhlasi jika bahasa-bahasa itu harus mengalami ancaman kepunahan. Bahasa-bahasa itu tetap akan hidup karena warisan sejarah itu telah menjadi bagian jati diri guyub tuturnya. Patut disadari secara mendalam bahwa mati-hidunya bahasa tetap ditentukan oleh faktor internal guyub tutur itu sendiri, selain tekanan dan topangan eksternal. Jika guyub tuturnya beralih bahasa setelah mendapat tekanan dan kontak mendalam dengan bahasa kedua, gejala alamiah seperti itu tiada dapat dihindarkan. Akan tetapi, jika ada kesadaran dan kehendak kuat untuk mempertahankannya dapat diwujudkan secara fungsional dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan berkebudayaan melalui sejumlah ranah pakai, bahasa-bahasa Nusantara akan tetap hidup. Sebagai bangsa yang terus membangun ciri dan pilar jati diri bermodalkan kemajemukan, perkembangan bahasa Indonesia secara merata ke seluruh wilayah Nusantara adalah sebuah keniscayaan. Kedudukan dan fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara, bahasa Indonesia membangun simbol pemersatu dan perekat keindonesiaan yang majemuk. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam kerangka upaya memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan, penyebaran, dan perkembangan bahasa Indonesia tidaklah mesti memunahkan dan memusnahkan bahasa-bahasa Nusantara. Bahasa-bahasa Nusantara dengan kekuatan sejarah lokalnya, dengan kekayaan lingual-kulturalnya, dan dengan daya ungkapnya yang 9

Magister linguistik PPs UNDIP Semarang, 6 Mei 2010

tipikal, telah menyatu dengan guyub tuturnya. Selain itu bahasa-bahasa Nusantara, secara khusus bahasabahasa besar di negeri ini semisal bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Bali, adalah sumber daya kebudayaan warisan leluhur yang pantang digusur. Bahasa-bahasa lokal itu pula sesungguhnya yang menjadi sumber daya penunjang perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dan bahasa nasional, selama para penuturnya tetap menggunakannya secara kreatif dan inovatif. Bertolak dari telaah di atas, maka kedwibahasaan yang mantap dan berimbang secara fungsional merupakan pilihan paling penting bagi bangsa yang multilingual dan majemuk ini. Pilihan ini sangat penting agar bhinneka tunggal ika yang memilari jati diri bangsa ini, tidaklah sebatas semboyan dan simbol tanpa makna ideologis. Upaya membangun dan memantapkan kedwibahasaan itu memang menjadi tanggung jawab pendidikan dan pembelajaran bahasa, baik informal maupun formal melalui lembaga sekolah. Meskipun demikian, perguruan tinggi kebahasaan di Indonesia dituntut untuk berperan khusus di atas wadah kebersamaan yang konsultatif, koordinatif, dan kolaboratif. Melalui keterkaitan substansi trifungsi kelembagaannya (pembelajaran linguistik, penelitian, dan pengabdian kebahasaan kepada masyatrakat bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara), kiprah kebahasaan institusional yang juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat dan tradisi lokal Nusantara itu dapat menyegarkan nafas hidup bahasa-bahasa Nusantara. Penelitian demi kelengkapan dokumentasi kebahasaan dengan kekayaan sastra dan budaya Nusantara, khususnya bahasa-bahasa kecil, layak diprioritaskan. Strategi kebahasaan itu perlu didukung dengan upaya penerjemahan dan penulisan kreatif. Teknologisasi, elektronisasi, dan “komodifikasi” terkendali atas khazanah sastra dan budaya Nusantara dapat menjadi pilihan baru demi tumbuhnya apresiasi dan kebanggaan lokal generasi baru. Ini berarti, tanggung jawab dan swadaya guyub tutur sebagai ahli waris bahasa dan budaya Nusantara menjadi kunci penentu pemertahanan warisan leluhur itu. Kiblat kebahasaan dan kebudayaan umum juga memerlukan titik pijak dan titik balik pula. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang menuntut kita untuk masih berkiblat ke dunia luar, kembali ke akar lokal dan nasional merupakan kesadaran baru yang harus tumbuh. Menggali, memahami, dan menikmati kembali nilai-nilai warisan leluhur, selain menjadi sumber inspirasi bagi kreasi baru, adalah upaya penguatan jati diri kelokalan dan kenasionalan di tengah gerusan budaya global. Semoga refleksi ringan ini dapat menyentuh nurani kita untuk kembali ke akar-akar jati diri.

Daftar Pustaka Azra, Azyumardi. 2007. Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. Bachtiar, Harsya W. 1992. Budaya dan Manusia Indonesia. Malang: YP2LP—Haninoita. Bagus, I Gusti Ngurah dkk. 1998. “Kedwibahasaan di Bali dan Nusa Tenggara”. Penelitian Hibah Pascasarjana dengan biaya URGE Batch IV. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Barker, Chris. 2004. Cultural Studies. Teori & Praktik. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Crawford, James. 1996. “Seven Hypotheses on Language Loss: Cause and Cures”. Arizona: Centre for Excelences in Education, Northern Arizona University Press. Ferguson, Charles A. 1971. “National Sociolinguistics Profile Formula” dalam WIllian Bright (Ed.) Sociolinguistcs. The Hague: Mouton & Co. Fishman, J.A. 1972. “Language Maintenance and Language Change” dalam J. A Fishman, Language in the Sociocultural Change. Standford University Press. Fox, James. 1988 (Ed.). To Speak in Pairs. Essays on the ritual languages of eastern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press. Halliday, M.A.K. 1979. Explorations in the Function of Language. London: Edward Arnold. Halliday, M.A.K. 1968. “The User and Uses of Language” dalam J.A. Fishman ed. Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton. Haugen, Einar 1972. The Ecology of Language. Standard, CA: Stanford University Press. Hwia, Ganjar. 2010. “Perencanaan Bahasa Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kebahasaan: Tuntutan Komunikasi dan Implikasinya” dalam Mikihior Moriyama- Manneke Budiman (Editor) Geliat Bahasa Selaras Zaman. Kridalaksana, Harimurti. 1985. Fungsi dan Sikap Bahasa. Edisi kedua. Ende: Nusa Indah. 10

Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nuasantara

Kridalaksana, Harimurti. 1991. “Berjarak, antara Penguasaan dan Pengajaran Bahasa” dalam Kompas, 26 September 1991. Kymlicka, Wil 2003. Kewargaan Multikultural. Penerjemah, Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES. LindǾ, Anna Vibeke & Jeppe Bundsgaard (eds.) 2000. Dialectical Ecolinguistics, Three Essaiys for Symposium 30 Years of Language and Ecology. Gras: University of Odense. Magni-Suseno, Franz 2008. Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan. 79 Tahun Sesudah Sumpah Pemuda. Yogyakarta: Kanisius. Malmkjaer, Kirsten and James M. Anderson (Eds.). The Linguistics Encyclopedia. London and New York: Roudledge. Mbete, Aron Meko. 2009. “Bahasa dan Budaya Lokal Minoritas: Asal-Muasal, Ancaman Kepunahan, dan Ancangan Pemberdayaan dalam Kerangka Pola Ilniah Pokok Kebudayaan” dalam Wayan Windia et al. (Editor) Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana, Bidang Sastra & Budaya. Denpasar: Universitas Udayana Moeliono, Anton M. 1985. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta: Djembatan. Moriyama, Mikihiro- Manneke Budiman. 2010. Geliat Bahasa Selaras Zaman. Perubahan Bahasa di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakata: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Roman, Suzanne 1995. Bilingualism. Second edition. Oxford: Blackwell. Rosidi, Ajip (Penyunting). 1999. Bahasa Nusantara. Sebuah Pemetaan Awal. Gambaran tentang Bahasabahasa Daerah di Indonesia. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. Saussure, Ferdinand de. 1996. Saussure. Terjemahan Rochayah dan SIti Suhayati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sumarsono. 1993. Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departeen Pendidikan dan Kebudayaan. Sutjaja, I Gusti Made (Downloader) 2006. Endangered Languages of The World. . Thomas, Linda & Shan Wareing. 2007. Bahasa, Masyarakat, & Kekuasaan.Terjemahan Sunoto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Thompson, John B. 2003. Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia. International Grandbook of the Studies in the Theory of Ideologi. Penerjemah: Haqqul Yaqin. Yogyakarta: IRCiSoD. Thornborrow, Joanna 2007 “Bahasa dan Identitas” dalam Linda Thomas & Shan Wareing, Bahasa, Masyarakat, & Kekuasaan. Terjemahan Sunoto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widjaya, N Sutrisno t.t. “Pengembangan Jati Diri bagi Pejabat di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. ------------2010. Harian Kompas. Edisi 14 April 2010. Jakarta: Kompas Gramedia

11

View more...

Comments

Copyright © 2017 EDOC Inc.